Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Bidang Dkonomi

Pendahuluan 

Berbicara tentang kebijakan luar negeri atau kebijakan hubungan internasional merupakan serangkaian sasaran yang menjelaskan tata cara suatu negara berhubungan dengan negara lai. Hubungan tersebut dapat di peroleh dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berhubungan dengan organisasi-organisasi non-negara.

Di atas dijelaskan kebijakan luar negeri merupakan cara suatu negara berhubungan dengan negara lain, seperti Indonesia yang menjalankan kebijakan politik luar negeri dalam bidang ekonomi. Diploma ekonomi di jadikan prioritas pertama dalam pelaksanaan politik luar negeri RI dalam periode 2019-2024. Guna menjalankan diploma ekonomi, kementrian luar negeri telah menyusun beberapa langkah strategis, salah satunya dengan mengkapitalisasi penguatan pasar domestik Indonesia.

Indonesia adalah pasar yang besar dengan lebih dari 260 juta jiwa. Ini harus kita jadikan leverage atau daya tawar kita untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan baik di tingkat bilateral, kawasan, maupun dunia.

Hubungan luar negeri adalah aktifitas internasional yang dilakukan oleh negara berdaulat untuk mencapai tujuan nasionalnya. Didalam tujuan nasional terdapat kepentingan domestik yang berusaha diangkat keluar untuk diperjuangkan sehingga kepentingan tersebut dapat dicapai. Setiap negara yang berdaulat memiliki politik luar negerinya masing-masing yang tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan hubungan antar negara guna mendapatkan kepentingan nasionalnya.

Pembahasan 

Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

kelemahan sendi perekonomian bangsa, lemahnya sendi perekonomian bangsa nampak dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjanagan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan area hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta ketergantungan dalam perihal pangan, tenaga, keuangan, serta teknologi. Negara tidak sanggup menggunakan isi kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud( tangible) ataupun bersifat non- fisik ( intangible), untuk kesejahteraan rakyatnya.

Ketiga, intoleransi serta krisis karakter bangsa, politik penyeragaman sudah menggerogoti karakter Indonesia selaku bangsa yang toleran, memudarkan solidaritas, serta sifat gotong royong. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terpaut dengan permasalahan ketidakadilan dalam realokasi serta redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan nasional. 

Atas dasar itu, dengan memikirkan permasalahan pokok bangsa maka, Presiden Jokowi dalam pemerintahannya mengusung visi: " Perubahan Indonesia jadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian bersumber pada gotong royong". Dengan meneguhkan kembali jalur pandangan hidup, sebab pandangan hidup sebagai penuntun; pandangan hidup sebagai penggerak; pandangan hidup sebagai pemersatu perjuangan; serta pandangan hidup sebagai bintang pengarah. Pandangan hidup itu merupakan Pancasila 1 Juni 1945 serta TriSakti ( RJPMN 2014- 2019). Di mana, penjabaran TriSakti ialah: Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Perihal ini jadi landasan pokok Presiden Jokowi di dalam merumuskan kebijakan politik luar negerinya. Buat mewujudkan Indonesia selaku negara yang mandiri, dengan menuntaskan ketiga pokok permasalah tersebut, hingga terdapat tantangan tantangan tertentu buat menyelesaikannya. Berikut ini, penjelasan menimpa substansi dari kebijakan politik luar negara Indonesia bersumber pada 3 bidang, ialah: Menguatkan kedaulatan Politik, berdikari dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Di atas di jelaskan Indonesia substansi dari kebijakan politik luar negera  bersumber dari 3 bidang salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Salah satu penanda kemandirian sesuatu bangsa di bidang ekonomi, tercermin dari tersedianya sumber daya manusia yang bermutu, dan sanggup penuhi tuntutan kebutuhan serta kemajuan pembangunannya; keahlian buat penuhi pembiayaan pembangunan, yang bersumber dari dalam negara, yang makin kuat serta berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri serta keahlian memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang diiringi dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, serta etos kerja sumber daya manusia.

Kemajuan sesuatu bangsa wajib ditandai dengan sumber daya manusia yang mempunyai karakter bangsa, serta mempunyai tingkat pembelajaran, produktivitas serta harapan hidup yang tinggi. Berdikari dalam bidang ekonomi, diwujudkan dengan menempatkan rakyat selaku pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negeri serta pelaku utama pembentukan produksi.

Berdikari dalam bidang ekonomi yang dimaksudkan Presiden Jokowi, ialah kemampuan Indonesia buat penuhi kebutuhan rakyat, yang dimaksud pada kemandirian ekonomi. Presiden Jokowi menekankan berartinya agar Indonesia terbebas dari intervensi pihak manapun yang dapat mengancam eksistensi perekonomian rakyat, sehingga bisa mengelola sumber daya alam secara maksimal buat kepentingan rakyat.

Ketergantungan ekonomi negara lain terhadap Indonesia 

Presiden Joko Widodo( Jokowi) mengatakan terdapat banyak negeri yang mengalami ketergantungan terhadap bahan- bahan Indonesia, semacam batubara, CPO, serta yang lain. Ketergantungan negeri lain kepada Indonesia ini dinilainya berarti supaya Indonesia dapat jadi negeri yang maju. Awal mulanya Jokowi menyampaikan penting buat melaksanakan keterbukaan ekonomi. Tetapi, keterbukaan ekonomi ini tidak boleh disalahartikan jadi membuka peluang seluas- luasnya buat investor.

Jokowi mengaku telah mengecek sebagian kali negeri mana saja yang telah tergantung kepada Indonesia. Salah satunya ialah ketika Indonesia memutuskan buat menghentikan ekspor batubara. Saat itu setelah itu banyak kepala negeri yang menghubungi Jokowi terpaut urusan batubara ini. Tidak hanya batubara, beberapa negeri juga tergantung terhadap produk CPO Indonesia. Saat itu, Indonesia terpaksa melarang ekspor CPO buat penuhi kebutuhan dalam negara. Apalagi banyak organisasi internasional yang mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut.

Indonesia tidak hanya jadi cabang untuk para investor. Indonesia, kata ia, wajib mampu membuat negeri lain tergantung pada bahan- bahan yang dipunyai. Indonesia sendiri mempunyai kemampuan serta kekayaan sumber energi alam yang tidak dipunyai negeri lain, semacam nikel, tembaga, bauksit, serta timah. Sebab itu, Jokowi mau mendesign serta membangun suatu ekosistem besar sehingga negeri lain dapat tergantung kepada Indonesia.