Mohon tunggu...
Waatwahan Albert
Waatwahan Albert Mohon Tunggu... Penulis - Aktivis Desa

opini kampung

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih

Gejolak Geopolitik Lokal Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan

9 November 2024   23:23 Diperbarui: 9 November 2024   23:31 73
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Papua Selatan Dalam Konteks Politik Pilkada 2024

Akhir-akhir ini fenomena geopolitik  di Provinsi Papua Selatan makin memanas karena tinggal 19 Hari menuju tanggal 27 November akan menentukan pilihan masing-masing untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan untuk lima tahun ke depan yang akan memimpin Daerah Otonom Baru khususnya  Pemerintahan Papua Selatan  di empat Kabupaten.

Dalam  momentum Pilkada Provinsi Papua Selatan 2024 kali ini, penting bagi masyarakat untuk tidak golput alias tidak golongan putih atau tidak memilih di pencoblosan, masyarakat diharapkan agar aktif berpartisipasi dalam menentukan pemimpin yang sangat diharapkan, untuk memajukan Papua Selatan ke arah yang lebih baik. 

Dengan memberikan hak suara, masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan untuk kemajuan pembangunan di daerah otonom baru khususnya selatan papua.

Masyarakat papua selatan di empat kabupaten harus lebih kritis dalam memilih pemimpin. Kesadaran akan pentingnya memilih calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua selatan yang berintegritas, jujur, adil serta bermartabat, berkompeten dan tentu tidak terlepas dari itu harus menjadi pelayan bagi masyarakat, dengan  jangka panjang serta peran pendidikan politik bagi masyarakat papua selatan di 4 (empat) kabupaten yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. 

Sangatlah penting untuk membangun mindset nilai demokrasi yang sehat, bermartabat dan berkeadilan.

Masyarakat Papua Selatan Pertama Kali mengikuti Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai Daerah Otonom Baru dan dengan usia yang ke 2 (Dua) tahun akan menentukan dan memberikan hak demokrasi melalui pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan yang pertama sebagai pemimpin untuk 4 (Empat) Kabupaten di wilayah administrasi Papua Selatan.

Melalui kegiatan kegiatan-kegiatan diskursus politik saat ini pada hakekatnya dalam era yang semakin kompleks dan dinamis, kesadaran akan demokrasi menjadi krusial untuk menjaga stabilitas, kedamaian, dan kemakmuran dalam masyarakat. dengan memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia,kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama dan untuk kemajuan pembangunan secara merata.

Merawat Demokrasi Papua Selatan

Tanggal 27 November kita akan menentukan pilihan masing-masing untuk memilih gubernur dan wakil gubernur provinsi papua selatan, sesuai dengan hati nurani sebagai warga negara tanpa ada tegakan apapun, politik adalah seni tinggal bagaimana kita mengelola politik itu dengan cara kita masing-masing.

Nilai-nilai demokrasi yang menjadi fokus penelitian meliputi nilai toleransi, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai terbuka dalam berkomunikasi, nilai percaya diri, nilai tanggungjawab, dan nilai kerjasama.

Papua Selatan sebagai Daerah Otonom Baru sangat membutuhkan sosok pemimpin yg pro terhadap masyarakat khususnya masyarakat adat pemilik saha wilayah Papua Selatan dan masyarakat Nusantara untuk bersama-membangun Papua Selatan dari berbagai ketertinggalan, kesenjangan sosial, kesejahteraan, pemerataan pembangunan, perbaikan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi kerakyatan, dan memperbaiki tata kelola organisasi pemerintah daerah lebih efektif dan efisien sebagai komitmen memberikan pelayanan dan pelayanan rakyat khususnya pelayan masyarakat di empat kabupaten.

Partispasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas. Jika partisipasi politik masyarakat rendah, hal tersebut dapat menunjukkan apatisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya momentum 5 tahunan tetapi bagaimana semua pihak terlibat dan memberikan kontribusi untuk perbaikan tata kelola sistem pemerintahan melalui memberikan mandat demokrasi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati sebagai upaya merestorasi sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, inovatif untuk kepentingan masyarakat sebagai komitmen demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara khususnya masyarakat Papua Selatan berada di empat kabupaten.

Dalam konteks demokrasi, peran masyarakat sangatlah penting masyarakat bukanlah hanya penonton dalam proses politik, tetapi mereka adalah pelaku utama, masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemegang mandat demokrasi.

Tantangan Dan Harapan  Pilkada Papua Selatan

Peristiwa demi peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya para pendukung masing-masing pasang calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua selatan, saling menghujat, menyebar fitnah, saling menjauhkan, satu kubu dengan kubu lain, tetapi tidak mengaktualisasikan nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai demokrasi sesungguhnya kepada masyarakat.

Politik adu domba sesama anak bangsa khususnya masyarakat Papua Selatan dalam momentum pilkada 2024 sangat kejam dan ekstrim, teruma orang-orang dan atau kelompok-kelompok  mempunyai kepentingan pribadi dan masyarakat menjadi masyarakat menjadi objek korban, ya mungkin dulu seorang pemimpin tidak  memberikan pelayanan yang kurang maksimal kepada individu tertentu oleh sebab itu dia merasakan ketidakpuasaan kepada pemimpin tersebut lalu balik arah dan melawan balik demi kepentingan pribadi semata bukan untuk kepentingan masyarakat ujung-ujungnya masyarakat awam menjadi korban politik.

Pentingnya pendidikan politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan untuk menentukan otonomi daerah, kemajuan daerah sangat dipengaruhi faktor kepemimpinan kepala daerah.

Oleh sebab itu perlu pemahaman nilai-nilai berdemokrasi dalam sosialisasi politik agar pemilu aman, damai, jujur, dan kondusif  dalam memilih dan mampu menciptakan partispasi politik yang sesuai dengan amanat demokrasi bahwa dari rakyat oleh rakyat untuk kesejahteraan rakyat banyak dan memon kontribusi masyarakat pemilih untuk menentukan nasib dan kemajuan daerah khususnya Papua Selatan yang  bersama-sama kita cintai.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun