Nilai-nilai demokrasi yang menjadi fokus penelitian meliputi nilai toleransi, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai terbuka dalam berkomunikasi, nilai percaya diri, nilai tanggungjawab, dan nilai kerjasama.
Papua Selatan sebagai Daerah Otonom Baru sangat membutuhkan sosok pemimpin yg pro terhadap masyarakat khususnya masyarakat adat pemilik saha wilayah Papua Selatan dan masyarakat Nusantara untuk bersama-membangun Papua Selatan dari berbagai ketertinggalan, kesenjangan sosial, kesejahteraan, pemerataan pembangunan, perbaikan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi kerakyatan, dan memperbaiki tata kelola organisasi pemerintah daerah lebih efektif dan efisien sebagai komitmen memberikan pelayanan dan pelayanan rakyat khususnya pelayan masyarakat di empat kabupaten.
Partispasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas. Jika partisipasi politik masyarakat rendah, hal tersebut dapat menunjukkan apatisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.
Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya momentum 5 tahunan tetapi bagaimana semua pihak terlibat dan memberikan kontribusi untuk perbaikan tata kelola sistem pemerintahan melalui memberikan mandat demokrasi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati sebagai upaya merestorasi sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, inovatif untuk kepentingan masyarakat sebagai komitmen demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara khususnya masyarakat Papua Selatan berada di empat kabupaten.
Dalam konteks demokrasi, peran masyarakat sangatlah penting masyarakat bukanlah hanya penonton dalam proses politik, tetapi mereka adalah pelaku utama, masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemegang mandat demokrasi.
Tantangan Dan Harapan  Pilkada Papua Selatan
Peristiwa demi peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya para pendukung masing-masing pasang calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua selatan, saling menghujat, menyebar fitnah, saling menjauhkan, satu kubu dengan kubu lain, tetapi tidak mengaktualisasikan nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai demokrasi sesungguhnya kepada masyarakat.
Politik adu domba sesama anak bangsa khususnya masyarakat Papua Selatan dalam momentum pilkada 2024 sangat kejam dan ekstrim, teruma orang-orang dan atau kelompok-kelompok  mempunyai kepentingan pribadi dan masyarakat menjadi masyarakat menjadi objek korban, ya mungkin dulu seorang pemimpin tidak  memberikan pelayanan yang kurang maksimal kepada individu tertentu oleh sebab itu dia merasakan ketidakpuasaan kepada pemimpin tersebut lalu balik arah dan melawan balik demi kepentingan pribadi semata bukan untuk kepentingan masyarakat ujung-ujungnya masyarakat awam menjadi korban politik.
Pentingnya pendidikan politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan untuk menentukan otonomi daerah, kemajuan daerah sangat dipengaruhi faktor kepemimpinan kepala daerah.
Oleh sebab itu perlu pemahaman nilai-nilai berdemokrasi dalam sosialisasi politik agar pemilu aman, damai, jujur, dan kondusif  dalam memilih dan mampu menciptakan partispasi politik yang sesuai dengan amanat demokrasi bahwa dari rakyat oleh rakyat untuk kesejahteraan rakyat banyak dan memon kontribusi masyarakat pemilih untuk menentukan nasib dan kemajuan daerah khususnya Papua Selatan yang  bersama-sama kita cintai.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H