Pasukan siber yang dimaksud di sini tidak ada hubungannya dengan angkatan siber. Pasukan siber bisa terdiri dari buzzer (pendengung) dan juga influencer (pemengaruh) lewat media sosial, yang dapat diarahkan untuk berpihak pada pihak yang membayar.
Misalkan dengan cara menyebarkan hoax, mempengaruhi masyarakat terhadap sesuatu yang belum tentu benar, hanya demi kepentingan sepihak.
Hal seperti itu terutama sering muncul menjelang pemilu baik itu pemilihan kepala negara maupun kepala daerah. Tentu saja aksi itu dapat mengancam keamanan negara karena efeknya dapat memecah belah bangsa.
Pencurian Data & Informasi Lingkup Nasional
Pencurian data dan informasi yang bersifat rahasia dalam skala nasional dapat menyerang kedaulatan rakyat.
Di era digitalisasi ini, data dan informasi tidak lagi hanya sebatas dalam bentuk kertas, yang disimpan secara fisik di lemari-lemari arsip, gedung arsip, dan tempat-tempat yang dijamin keamanannya secara fisik oleh para "security". Entah itu security gedung, entah itu para pekerja lain yang bertanggung jawab terhadap keamanan arsip-arsip dan dokumen-dokumen berharga lainnya, entah gedungnya yang dibuat sedemikian rupa hingga aman dari kemungkinan pencuri, kebakaran, kebanjiran, ngengat, dll. Apalagi untuk data-data negara yang penting, tentunya dijaga dengan ketat.Â
Namun data dan informasi saat ini dapat diakses secara digital, menembus ruang dan waktu. Bahaya jika informasi rahasia jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak semestinya.
Ingat kasus Bjorka tempo hari? Entah bagaimana kelanjutannya. Sepertinya belum ada penyelesaian tuntas yang diberitakan di situs-situs berita terpercaya. Hanya ribut-ribut masalah undang-undang perlindungan data pribadi akibat ulah Bjorka. Tetapi tidak dijelaskan bagaimana data-data itu bisa dibocorkan oleh Bjorka.
Kalau belum sampai kepada penelitian itu, menurut saya lobangnya belum bisa ditutup karena belum diketahui apa yang mau ditutup untuk mencegah terulangnya kebocoran tersebut. Atau mungkin memang tidak ada yang bocor, tetapi hacker itu hanya sekedar ingin mempermainkan?
Jika ada benteng pertahanan siber Indonesia, tentu hacker juga tidak akan semudah itu masuk dan mencuri data-data negara atau data-data pejabat negara secara pribadi.
Dan kecil kemungkinan juga berani mempermainkan dengan mengklaim sudah mendapat data ini dan itu tanpa pembuktian yang sebenarnya.Â