Semoga kasus seperti korupsi e-KTP bisa dicegah. Semoga data-data yang terkumpul cukup valid dan dapat diinput dengan benar, mengingat proses awalnya adalah wawancara manual yang artinya data harus diinput oleh petugas kedalam sistem. Â
Dan kalaupun ada manipulasi data dari perangkat pemerintah seperti pejabat RT/RW, mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Karena hal itu akan berimbas pada data keseluruhan. Â Jika data detail tidak benar, maka data konsolidasi pun tidak akan benar.Â
Jika data yang dimanipulasi hanya dibawah 1% dari keseluruhan data se-Indonesia mungkin masih bisa digolongkan datanya valid. Namun bagaimana jika data yang tidak valid itu 1% dari setiap kelurahan? Berarti data mulai di level kecamatan bisa dibilang tidak mewakili data real keseluruhan.
Semoga semua pihak, termasuk kita sendiri, Â dapat mendukung upaya membangun Satu Data Indonesia ini dengan memberikan informasi yang benar.Â
Mengutip semangat sumpah pemuda, dan seperti ditulis oleh kompasioner Mochamad Syafei, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, mengapa belum satu data? Semoga bisa terwujud!
(VRGultom)
*) Mengutip sebagian atau seluruh isi artikel dan menerbitkannya selain di Kompasiana.com adalah pelanggaran hak cipta
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H