Efektivitas dan efisiensi memang dibutuhkan oleh semua pihak. Tetapi tetap saja biaya pengembangan teknologi adalah tanggung jawab lembaga, bukan konsumen. Dalam arti, kalaupun dibebankan kepada konsumen cukup Rp 1.000,- saja, mau salah input atau tidak. Karena salah input bukan menjadi tanggung jawab konsumen. Pembebanan biaya ini sebaiknya disatukan dalam bentuk biaya admin, seperti di bank.
Apakah sistem validasi NIK yang sekarang akan mengalami perubahan? Bisa jadi. Dari sisi lembaga yang mengakses dan juga dari sisi Dukcapil.Â
Dari sisi Dukcapil, mereka perlu menghitung berapa kali sebuah lembaga mengakses database, dan kemudian mengirimkan akumulasi tagihan. Tidak mungkin kan setiap akses langsung transfer Rp 1.000,- ke rekening Dukcapil. Dari sisi lembaga yang mengakses pun tentu perlu menghitung biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran validasi NIK ini.Â
Untuk melakukan perubahan-perubahan ini perlu biaya juga, karena untuk mengubah sebuah aplikasi, sekalipun kecil, tetap perlu tenaga ahli. Dan itu tidak gratis.
Jadi memang teknologi itu tidak murah walaupun pada akhirnya akan membuat segala sesuatunya lebih efisien dan efektif, yang ujung-ujungnya adalah efisiensi biaya juga. (VRGultom)
*) Menyalin sebagian atau seluruh isi artikel dan mempublikasikannya pada media lain, selain Kompasiana.com, adalah pelanggaran hak cipta
