OPM Bersenjata, Kriminal atau Pemberontak?

Tanggal 24 Oktober 2011 Kapolsek Puncak Jaya, AKP Dominggus Oktavianus tewas di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pelaku terlebih dahulu merampas senajata korban dan menghabisinya. Pelaku penembakan hingga kini belum tertangkap.

http://politik.kompasiana.com/2012/01/03/catatan-hitam-dari-negeri-mutiara-hitam/

Sedangkan di Tahun 2012, insiden di wilayah Puncak jaya antara lain tanggal 20 Januari 2012 di Kurilik, distrik Puncak Jaya,sejumlah pria yang diyakini sebagai anggota kelompok OPM menembak mati seorang warga sipil bernama Kisma Rafiq. Seminggu kemudian, tepatnya tanggal 28 Januari 2012, seorang anggota Brimob bernama Briptu Sukarno tewas ditembak saat sedang berpatroli di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Ini baru di Puncak Jaya, belum terhitung di sekitar areal Freeport atau di daerah lainnya. Kalau dihitung secara cermat termasuk insiden-insiden tahun-tahun sebelum 2011, entah ada berapa ratus kasus yang sudah terjadi. Maka wajar kalau OPM mesti menjadi perhatian bersama.

Kriminal atau Pemberontak?

Organisasi Papua Merdeka atau OPM di kalangan kami orang Papua, masih menimbulkan perbedaan pandangan. Bagi sebagian kecil orang Papua yang masih mendukung gerakan separatis, OPM dianggap sebagai pahlawan. Namun lebih banyak orang yang menganggap mereka itu pengacau keamanan, pengganggu kedamaian dan kenyamanan.

Aksi-aksi penembakan yang dilakukan OPM tidak bisa ditolerir lagi. Aksi ini jelas-jelas merupakan teror baru di Papua, karena yang menjadi sasaran mereka bukan hanya aparat keamanan saja, tapi juga warga sipil.

Jika mereka adalah kelompok pemberontak, maka menjadi domain TNI untuk mengatasinya. Di negara manapun di dunia, namanya pemberontakan pasti harus dihadapi dengan senjata.

Namun jika mereka adalah kelompok kriminal, maka Polri harus berada di garis depan untuk melakukan penegakan hukum. Berilah mereka hukuman yang tegas dan setimpal agar tidak menjadi preseden untuk dikembangkan di daerah lain.

Jika kita tidak tegas mensikapi hal ini, akibatnyaproses pembangunan di seluruh wilayah Papua akan terus terhambat akibat ulah gerombolan OPM.

Namun disisi lain, kita juga mendukung langkah pemerintah yang tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Meskipun demikian, dalam rangka penegakan hukum dan menjaga keutuhan NKRI, tindakan tegas terhadap kelompok separatis ini harus tetap dilakukan.