Untuk mendapatkan sebidang tanah atau rumah, rakyat harus merogoh kocek yang sangat dalam. Harganya pun berbanding lurus dengan fasilitas seperti akses jalan, lokasi yang strategis, dan sebagainya. Alhasil, sangat sulit mewujudkan harapan untuk memiliki hunian yang layak.
Siapapun berlomba untuk mendapatkan kebutuhan dasar berupa papan ini. Pebisnis properti pun hadir untuk menawarkan hunian sesuai permintaan dan daya beli masyarakat. Namun, daya beli inilah yang akhirnya menyortir siapa yang bisa memiliki rumah atau tidak.
Selain itu harga properti yang kian merangkak naik seiring kebutuhan pokok yang serba mahal, membuat masyarakat semakin kesulitan untuk mendapatkan rumah yang layak. Alih-alih untuk membeli rumah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun susah.
Dalam proyek pengadaan tiga juta rumah layak huni, pemerintah telah menampakan keberpihakannya dalam menggerakkan sektor industri properti dengan dalih ekonomi. Sektor jasa konstruksi yang diharapkan memberikan kontribusi 10-12% terhadap total pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa yang diuntungkan dalam proyek pembangunan perumahan ini adalah para pebisnis.
Pengalokasian hunian layak untuk MBR sangat kecil, yakni 20% dari tiga juta rumah yang diprogramkan. Padahal, data sudah menyebutkan bahwa terdapat 11 juta keluarga yang belum memiliki rumah yang layak, serta terdapat 27 juga keluarga tinggal di rumah yang tidak layak huni. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah rumah yang direncanakan pemerintah sangat jauh dari kebutuhan di lapangan.
Buah Politik Pengadaan yang Salah
Politik pengadaan rumah yang salah di diakibatkan oleh tata kelola perumahan yang salah yang diatur oleh sistem kapitalisme. Negara dalam sistem ini hanya berperan sebagai regulator yang memuluskan pihak swasta untuk mengendalikan pembangunan perumahan rakyat dalam kerangka bisnis atau meraih untung belaka.
Kapitalisasi sektor kebutuhan dasar berupa papan ini telah menggeser wewenang negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Namun, gaya kepemimpinan populis otoriter mengesankan seolah-olah negara sedang bekerja memenuhi hak rakyat untuk memiliki rumah layak. Padahal, pengadaan rumah bersubsidi yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta semacam ini tidak menyentuh pada akar persoalan sesungguhnya, dan justru menyusahkan rakyat.
Semestinya negara sepenuh hati menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk rumah. Inilah akibatnya ketika politik pengadaan rumah berada pada sistem yang salah.
Rumah dalam Islam
