Pada masa pemerintahan Habibi, terlihat perbaikan dari masa pemerintahan Gasdur. Pada masa pemerintahan Megawati, kurikulum pendidikan Indonesia mengalami perubahan, antara lain perubahan dari kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000 (KBK) dan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Â
Hal itu disahkan pada 8 Juli, yang disetujui pada tahun 2003. Pada masa pemerintahan SBY, UU No. 20/2003 masih berlaku. Begitu pula untuk UU RI Nomor 14 Tahun 2003 Tentang guru dan dosen. Setelah itu, KBK diubah menjadi KTSP berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Sistem pendidikan Indonesia saat dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah menetapkan standar bahwa semua anak  Indonesia berhak atas pendidikan yang sama.Â
Dengan demikian, diadakanlah program Bantuan Manajemen Sekolah (BOS) dan beasiswa bagi siswa kurang mampu yang dikenal dengan Bidik Misi.Â
Berbeda dengan SBY, saat pimpinan Presiden Joko Widodo fokus pada kualitas talenta (SDM) agar mampu bersaing di pasar global. Sistem pendidikan  Indonesia menjadi lebih menitikberatkan pada penelitian, pengembangan teknologi dan pengembangan keilmuan murni.
Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC), Indonesia sebagai negara berkembang diperkirakan akan menjadi ekonomi terbesar  dunia pada tahun 2050. Salah satu pendorongnya adalah tumbuhnya kelas menengah yang didukung oleh tingkat pendidikan yang tinggi dan berkeadilan.
Tentunya untuk mencapai kondisi tersebut perlu segera diselesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Tanah Air. Seperti yang ditunjukkan oleh Rodrigo A. Chavez, Country Director Bank Dunia Indonesia, kelas menengah memegang kunci untuk membuka potensi Indonesia.
Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus mendukung pertumbuhan kelompok ini dalam segala hal. Ini termasuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk, serta mempromosikan akses luas ke penciptaan lapangan kerja dan  perlindungan sosial.
Indonesia memang terus memberikan pendidikan inklusif yang berkualitas. Sayangnya, Bank Dunia mengatakan Indonesia masih tertinggal dalam hal tingkat melek huruf dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Â Bank Dunia melaporkan bahwa hanya 55% orang yang dapat membaca dan menulis dalam persentase. Jumlah ini tentu lebih tinggi dari Vietnam yang mencapai 20 persen dari total penduduk.
Di sisi lain, jumlah pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri  terus meningkat. Data UNESCO menunjukkan peningkatan 62% untuk jumlah pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri antara tahun 1998-2016.
Alhasil, Indonesia menjadi negara ketiga di Asia Tenggara setelah Vietnam dan Malaysia, serta memiliki jumlah pelajar terbesar di luar negeri. Meski demikian, jumlahnya sangat kecil  dibandingkan kedua negara dengan tingkat pertumbuhan 300%.