Maju Kena Mundur Kena: Upaya Menghadapi Kondisi Dilematis Antara Pertumbuhan Ekonomi atau Kesehatan Masyarakat

Musibah pandemi Covid-19 masih belum menemukan titik terang hingga saat ini, meskipun pada periode Maret hingga Mei grafik peningkatan kasus Covid-19 mengalami penurunan, akan tetapi memasuki bulan Juni peningkatan kasus Covid-19 mengalami lonjakan, bahkan lonjakan kasus baru positif Covid-19 mengalami memecahkan rekor baru. 

Dilansir dari laman resmi Instagram Kementrian Kesehatan per tanggal 26 Juni 2021, terdapat penambahan kasus baru sebesar 21.095. Dengan demikian hingga saat ini akumulasi kasus Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 2 juta jiwa dengan korban meninggal dunia lebih dari 50 ribu jiwa.

Lonjakan tersebut membuat pemerintah melalui Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI merespon dengan menerapkan serta mengetatkan kembali program PPKM berskala mikro hingga 5 Juli 2021. Adanya pembatasan tersebut tentu kembali menggoyahkan struktur perekonomian Indonesia yang telah berupaya untuk bangkit dari keterpurukan. 

Sektor perkantoran yang berada di zona merah hanya diizinkan 25% untuk WFO (Work From Office) dan 75% lainnya menerapkan WFH (Work From Home). Sementara untuk yang di zona kuning atau hijau hanya diperbolehkan 50% untuk WFO dan 50% lainnya menerapkan WFH.

Dampak yang paling parah dirasakan oleh sektor perbelanjaan, tempat hiburan, dan restoran. Restoran, tempat makan, mall, pusat perbelanjaan, dan pasar. Dikutip dari laman berita Kompas.com, menurut Ketua Satuan Tugas Penganan Covid-19 Ganip Warsito, mall hanya diizinkan menerima pengunjung sebesar 25% dan jam operasional dibatasi sampai pukul 17:00, restoran dan tempat makan untuk take away hanya diizinkan sampai 20:00, sementara tempat hiburan seperti bioskop, taman, dan museum ditutup total untuk sementara. 

Ditengah upaya bangkitnya perekonomian Indonesia, kebijakan tersebut merupakan pukulan telak untuk pertumbuhan ekonomi. Namun kita juga tidak dapat menolak regulasi tersebut, karena jika diabaikan tentunya lonjakan kasus pandemi Covid-19 akan terus meningkat. Jika pandemi masih terus berlangsung, maka kondisi ekonomi tentunya akan sulit tumbuh bahkan bisa saja malah merosot tajam. 

Melihat dari kemungkinan tersebut tentunya yang paling berdampak adalah sektor swasta yang masih berstatus UMKM, terlebih jika bergerak di sektor yang paling parah terkena dampak dari adanya aturan pembatasan tersebut. Febrantara (dalam Sugiri, 2020) menyatakan bahwa pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi penawaran dan perminataan.

Pada sisi penawaran dengan adanya pandemi Covid-19 banyak UMKM yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal tersebut diakibatkan dari adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembatasan jumlah karyawan yang melakukan WFO, tentu akan menghambat perkembangan perusahaan itu sendiri, terlebih tidak semua bidang pekerjaan dapat melakukan WFO, ada yang harus tetap berada di kantor untuk bekerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut secara jarak jauh. 

Selain itu output yang dikeluarkan oleh para pekerja WFH dinilai menurun. Menurut (Forsyth, 2010; dalam Tuwinanto & Rahadi, 2021) peningkatan produktivitas kerja dipengaruhi oleh adanya fasilitas sosial. Dengan adanya rekan kerja yang mendukung dan mampu bekerja secara tim, maka beban kerja seseorang akan berkurang yang tentunya dapat berefek positif terhadap kesehatan fisik dan mental pekerjanya. 

Hal tersebutlah yang tidak didapatkan oleh para pekerja yang menjalani WFH. Belum lagi berbagai masalah yang ada di dalam rumah yang tentunya akan mengganggu fokus dan konstentrasi. (Tuwinanto & Rahadi, 2021) menambahkan, selain fasilitas sosial beberapa faktor lainnya yang membuat kinerja karyawan menurun adalah jaringan internet yang kurang stabil serta beberapa fasilitas kantor yang tentunya tidak dapat ditemukan di rumah. 

Faktor lain selain kualitas yang membuat sisi penawaran melemah adalah dari segi kuantitas. Banyak karyawan-karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak akibat pelaku usaha yang tidak dapat membayarkan gaji para pegawainnya. Pelaku UMKM terpaksa melakukan hal tersebut agar tetap bertahan. Bahkan bagi beberapa UMKM tetap menjalankan usahanya saja sudah dinilai merugi, karena pendapatan yang dihasilkan tidak dapat menutup pengeluaran operasional.