Sejak tahun 2009, negara kita sebenarnya sudah mulai ikut berperan serta dalam sejarah terbentuknya AEOI ini. Dimulai pada bulan April 2009 dimana pada saat itu di G20 Leaders' London Summit ikut mendeklarasikan bahwa era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir, dan pada bulan September 2009 Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Dua tahun kemudian, November 2011, pemerintah Indonesia menandatangani Convention on Mutual Administrative Assitance in Tax Matters (MAC) dimana pasal 6-nya mengatur pelaksanaan AEOI.
Pada saat G20 Leaders' Saint Petersburg Summit (September 2013) Indonesia juga ikut mendukung OECD untuk menetapkan standar global untuk pelaksanaan AEOI, serta ikut berkomitmen untuk mengimplementasikan AEOI secara resiprokal berdasarkan Common Reporting Standard (CRS) mulai tahun 2017 dan 2018. Dan akhirnya, pada Juni 2015, pemerintah Indonesia menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), sekaligus berkomitmen untuk memulai AEOI pada bulan September 2018.
Sejak saat itu, sampai saat ini sudah ada sekitar 100 negara yang berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Mulai pada tahun 2017 ini, sudah ada 50 negara yang bertukar informasi tersebut sampai pada saat ini. Dan sesuai kesepakatan MCAA, Indonesia baru akan memulai pertukaran informasi tersebut pada tahun 2018 bersama-sama dengan kelima puluh negara-negara lainnya yang tidak ikut pada tahun 2017, seperti Australia, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Rusia, Arab Saudi, Israel, Singapura, Swiss, dan Turki.
(Bersambung....)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
