Mohon tunggu...
Vina Fitrotun Nisa
Vina Fitrotun Nisa Mohon Tunggu... Penulis - partime journalist

Senang bercerita

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Korupsi dan Potret Kemiskinan di Indonesia

28 September 2021   00:22 Diperbarui: 28 September 2021   00:26 377
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber foto: lokadata

Salah satu kasus korupsi yang tercatat berkaitan dengan sumber daya alam adalah kasus yang menjerat Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 terkait ijin usaha pertambangan. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar 5,8 triliun.

Berbicara tentang kasus korupsi di Indonesia sebenarnya sangat beragam, mulai dari korupsi proyek, korupsi bantuan likuiditas, dan korupsi dana investasi. Apakah kita tidak pernah menghitung, apabila uang tersebut dikumpulkan mungkin sudah cukup untuk membangun jembatan dari merak ke bakauheni, memberi modal masyarakat miskin berusaha, membangun jembatan, membangun rumah singgah, mendirikan panti asuhan, memberikan beasiswa, dan masih banyak lagi.

Secara kasat mata, bersandar pada ketentuan seorang pegawai pemerintah itu digaji, baik itu di tataran eksekutif, yudikatif maupun eksekutif, apabila mereka hanya mengandalkan penghasilan sebagai pegawai pemerintah, tak mungkin rasanya mereka memiliki kekayaan hingga triliunan rupiah.

Hal ini yang harus betul dipahami bersama, bahwa konsekuensi menjadi pemerintah adalah menjalani hidup sederhana dan mengabdi untuk kesejahteraan. Hal pertama yang harus dijunjung bersama adalah kesederhanaan.

Dalam penegakan korupsi, secara institusi mungkin ada pihak-pihak yang berusaha untuk melemahkan KPK, namun tidak aka nada yang bisa menghalangi untuk mendidik masyarakat tentang  penerimaan, kesederhanaan dan standar moral.

Hidup sederhana bukan berarti miskin, tetapi hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sendiri. Edukasi ini bagi saya penting untuk ditanamkan kepada anak sejak dini dan dikampanyekan kepada masyarakat luas. Semakin kita menerima dan menerapkan kesederhanaan dalam keseharian, maka kita akan mudah mengontrol keinginan.

Kedua, hal-hal yang harus dikampanyekan bersama adalah etika dan moral. Bagi saya, seorang wakil rakyat, presiden, hakim, menteri dan seluruh pegawai pemerintah memiliki beban etika dan moral yang cukup berat, pertanyaannya apakah kita perlu membuat kesepakatan bersama tentang kedua hal ini.

Ajaran tentang etika dan moral seharusnya sudah terpatri kuat dalam benak kita, untuk mencapai kedewasaan bayangkan saja berapa institusi yang telah kila lalui, berapa jam kita habiskan untuk belajar agama dan pendidikan kewarganegaraan, apakah nilai itu tidak sampai, tidak dipahami, atau pura-pura tidak tahu.

Ahirnya, apapun yang membentuk kepribadian kita dan para elit di atas adalah bagian dari ukiran pendidikan keluarga, pengaruh lingkungan, serta orang orang terdekat. Kita mungkin tidak bisa mengubah keadaan ini secara cepat, namun kita bisa memperbaiki semuanya dari diri kita sendiri dan keluarga.

Mari ajarkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak kita, dekatkan mereka dengan ajaran agama, pilihkan mereka sekolah dan lingkungan yang baik, karena komitmen pemberantasan korupsi harus kita mulai dari diri sendiri.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun