Pemimpin Baru LPSK, Harapan Baru bagi Saksi Pelapor di Indonesia?

"Gila apa berani dengan pencopet! Kapan itu ada yang dipukuli setelah kami turun dari bus. Tidak hanya satu orang, tapi mereka komplotan!" Kumpulan kalimat di layar gawai menjawab pertanyaan saya kenapa para penumpang bus tidak berkutik saat seorang ibu kehilangan dompetnya. Teman yang bermukim di Jakarta bercerita kejadian yang dilihatnya tak sengaja. Sebuah peristiwa yang tidak luar biasa lagi, dan beberapa hal membuat kasus senada terlupakan yaitu:

Saya pernah menjadi sekali korban pencopetan di dalam bus kota setelah 10 tahun menjadi pengguna bus. Saya duduk sendiri di bangku ketiga dalam bus, dengan tujuh penumpang yang lain, saat itu sore hari. Sebenarnya saya sudah curiga dengan lima lelaki yang berada di dua bangku terdepan, namun ketika mereka bersenda gurau dengan sopir maka menganulir pandangan saya.

Ketika tempat pemberhentian sudah dekat, saya beranjak mendekati bangku supir untuk membayar. Detik itu juga lima lelaki mendekati saya dengan salah satu sibuk bertanya dengan suara keras tentang jam. Saya merasakan himpitan di tas slempang namun jika memberontak ada kekhawatiran nyawa terkena bahaya kemudian. Persekian detik kemudian saya dilepaskan tanpa ada kekerasan fisik, dan turun ke tempat pemberhentian. Dengan kaki bergetar, saya meraba bagian terdepan tas, tidak ada lagi bentuk tablet yang semula tersimpan di sana.  

Saya waktu itu memilih membeli tablet yang baru daripada harus melaporkan hal tersebut pada pihak berwenang. Ada sebuah keengganan untuk menjadi saksi bila kelak pencopet tersebut tertangkap. Dari apa yang saya alami, kemudian terjadi pemakluman akan teman yang enggan mencegah atau melaporkan pencopetan di atas.

Jika sebuah peristiwa kejahatan perorangan yang tergolong kecil saja, ada banyak ketakutan bila berani mencegah atau melaporkannya ke pihak keamanan; bagaimana dengan kasus yang merugikan negara dalam skala besar serta masif? Bisa saja bukan hanya nasib pekerjaan, namun juga keselamatan keluarga. Baik saat terjadi kasus, pelaporan, persidangan (bila dilanjutkan), atau setelah terdakwa keluar dari penjara (jika terbukti bersalah secara hukum).  

Ternyata saya melewatkan beberapa info mengenai lembaga yang siap menaungi para saksi dan korban.  Demikian hal yang saya temui kemudian:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Logo LPSK. Doc: lpsk.go.id

Saya tak sengaja membaca sebuah berita di media online, mengenai LPSK yang mendesak pihak UGM untuk menyelesaikan kasus mahasiswi yang mengalami pelecehan seksual. LPSK  sendiri  dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Demikian juga tentang kejutan dari Presiden Joko Widodo yang meneken Peraturan Pemerintah nomer 43 tahun 2018 tentang pemberian piagam dan premi maksimal Rp 200 juta.

Tentu saja dengan persyaratan khusus yaitu mampu melaporkan pelaku korupsi kepada pihak berwenang. Sebuah angka yang fantastik bagi peran seorang wistleblowers serta menunjukan penghargaan, dan keseriusan dari negara. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, mari kita bedakan dulu definisi whistleblower dengan justice collabolator.

Kriteria perlindungan. Doc:lpsk.go.id

Perbedaan whistleblower dengan justice collabolator:

1. Whistleblower adalah saksi mata yang menjadi pelapor sebuah kasus. Bisa terdapat pada kasus internal swasta maupun lembaga negara.
2. Justice Collabolator adalah salah satu pelaku yang kemudian melaporkan diri serta bekerjasama dengan pihak berwajib untuk menyelesaikan kasus. Biasanya dilakukan atas dasar pemberian keringanan hukuman

Pada banyak kasus khususnya korupsi yang merugikan keuangan negara, justice collabolator adalah tokoh yang memegang banyak data ataupun menjadi pihak ketiga antara pelaku pertama dan pelaku yang lain.  Salah satu justice collabolator yang mendapat perhatian penuh dari khalayak umum serta media adalah Muhammad Nazaruddin.  

Untuk tokoh whistleblower yang membuat Setyo Novanto  "Papa Minta saham" adalah Sudirman Said yang pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk kasus pelecehan seksual ada  Linda Trip yang menjadi whistleblower kasus Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Anda bisa berseluncur di dunia maya untuk detail tiap kasus mereka.

Hasil survei LPSK

Tabel survey 2017. Doc:lpsk.go.id

Baru-baru ini saya mengunduh rilis laporan survey kepuasan masyarakat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2017. Jika anda ingin mendapatkannya, silakan mengunduh  di  https://www.lpsk.go.id. Terdapat juga beberapa materi lain maupun artikel yang berkaitan dengan kiprah lembaga yang dibentuk pada 8 Agustus 2008. 

Pada rilis setebal 35 halaman tersebut terdapat beberapa diagram yang menjelaskan variable yang digunakan. Baik dari kinerja pelayanan administrasi LPSK saat pelaporan maupun pemenuhan hak kepada saksi.

LPSK melindungi 148 saksi dan korban kasus korupsi

Kompas.com (5 April 2018) mencatat pernyataan Abdul Haris Semendawai sebagai ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, "Yang saat ini sedang dilindungi ada 148".   Perlindungan yang diberikan berupa safe house, pendampingan pemeriksaan. Beberapa merupakan justice collabolator dari kasus yang belum terselesaikan.

Pemilihan pimpinan LPSK  2019/2023

Nama kandidat 1-11. Doc:lpsk.go.id

Pengumuman mengenai pemilihan pimpinan LPSK yang baru, tentu memberikan harapan akan bertambah lengkapnya kinerja lembaga yang memberikan naungan juga bagi korban kekerasan HAM. Pemimpin yang berintegritas tentu akan membawa perubahan pada tiap individu yang dipimpinnya, juga hasil ahkir kinerja. Untuk laporan detail proses pemilihan bisa diunduh langsung melalui web resmi LPSK, termasuk formulir serta daftar nama 21 kandidat tersebut.

Nama kandidat 12-21. Doc:lpsk.go.id

Kesimpulan

Jika terdapat peningkatan proses administrasi menjadi lebih baik tiap tahunnya, maka berefek positif dengan kepercayaan masyarakat pada integritas lembaga tersebut. Tentu saja dalam hal ini LPSK mengenai keamanan serta hak perlindungan diri pelapor dan korban yang ternyata diberikan secara penuh

Perbandingan survey 2016 dengan 2017. Doc:lpsk.go.id

Integritas sebuah lembaga juga bisa dilihat dari rekam jejak dari masing-masing pucuk pimpinan lembaga tersebut. Melihat dari beragamnya latar belakang profesi dari 21 kandidat pemimpin LPSK, yang telah terkumpul di tangan presiden Joko Widodo maka ada optimisme  kinerja LPSK akan semakin membaik. Semoga kantor perwakilan LPSK di daerah juga bisa segera dibangun sehingga memperlancar kinerja lapangan perkasus.

Kenapa saya mengaitkan kasus sehari-hari dengan kasus yang terhitung kelas kakap? Menurut saya jika pemangku jabatan bisa memberikan payung hukum serta perlindungan nyata pada saksi pelapor kasus berat yang merugikan negara, maka kasus sehari-hari juga akan mendapat efek positif dalam konteks perlindungan hukum. Tentu ini pandangan saya sebagai orang awam. Bolehkan berharap di tengah banyak pendapat bahwa hukum itu tajam ke bawah serta tumpul ke atas?