Pemimpin Baru LPSK, Harapan Baru bagi Saksi Pelapor di Indonesia?

Tabel survey 2017. Doc:lpsk.go.id

Baru-baru ini saya mengunduh rilis laporan survey kepuasan masyarakat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2017. Jika anda ingin mendapatkannya, silakan mengunduh  di  https://www.lpsk.go.id. Terdapat juga beberapa materi lain maupun artikel yang berkaitan dengan kiprah lembaga yang dibentuk pada 8 Agustus 2008. 

Pada rilis setebal 35 halaman tersebut terdapat beberapa diagram yang menjelaskan variable yang digunakan. Baik dari kinerja pelayanan administrasi LPSK saat pelaporan maupun pemenuhan hak kepada saksi.

LPSK melindungi 148 saksi dan korban kasus korupsi

Kompas.com (5 April 2018) mencatat pernyataan Abdul Haris Semendawai sebagai ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, "Yang saat ini sedang dilindungi ada 148".   Perlindungan yang diberikan berupa safe house, pendampingan pemeriksaan. Beberapa merupakan justice collabolator dari kasus yang belum terselesaikan.

Pemilihan pimpinan LPSK  2019/2023

Nama kandidat 1-11. Doc:lpsk.go.id

Pengumuman mengenai pemilihan pimpinan LPSK yang baru, tentu memberikan harapan akan bertambah lengkapnya kinerja lembaga yang memberikan naungan juga bagi korban kekerasan HAM. Pemimpin yang berintegritas tentu akan membawa perubahan pada tiap individu yang dipimpinnya, juga hasil ahkir kinerja. Untuk laporan detail proses pemilihan bisa diunduh langsung melalui web resmi LPSK, termasuk formulir serta daftar nama 21 kandidat tersebut.

Nama kandidat 12-21. Doc:lpsk.go.id

Kesimpulan

Jika terdapat peningkatan proses administrasi menjadi lebih baik tiap tahunnya, maka berefek positif dengan kepercayaan masyarakat pada integritas lembaga tersebut. Tentu saja dalam hal ini LPSK mengenai keamanan serta hak perlindungan diri pelapor dan korban yang ternyata diberikan secara penuh

Perbandingan survey 2016 dengan 2017. Doc:lpsk.go.id

Integritas sebuah lembaga juga bisa dilihat dari rekam jejak dari masing-masing pucuk pimpinan lembaga tersebut. Melihat dari beragamnya latar belakang profesi dari 21 kandidat pemimpin LPSK, yang telah terkumpul di tangan presiden Joko Widodo maka ada optimisme  kinerja LPSK akan semakin membaik. Semoga kantor perwakilan LPSK di daerah juga bisa segera dibangun sehingga memperlancar kinerja lapangan perkasus.

Kenapa saya mengaitkan kasus sehari-hari dengan kasus yang terhitung kelas kakap? Menurut saya jika pemangku jabatan bisa memberikan payung hukum serta perlindungan nyata pada saksi pelapor kasus berat yang merugikan negara, maka kasus sehari-hari juga akan mendapat efek positif dalam konteks perlindungan hukum. Tentu ini pandangan saya sebagai orang awam. Bolehkan berharap di tengah banyak pendapat bahwa hukum itu tajam ke bawah serta tumpul ke atas?