Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelma sebagai pilar utama dalam perekonomian Indonesia, memainkan peran sentral dalam pertumbuhan dan perkembangan negara. UMKM pada dasarnya adalah entitas ekonomi produktif yang beroperasi secara independen. Pelakunya dapat berupa individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan, baik dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Adapun aturan mengenai UMKM diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang mengelompokkan kriteria UMKM menurut aset dan omset sebagai berikut:
UMKM bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan kekuatan yang muncul dari individu, komunitas kecil, perusahaan kecil, hingga aktivitas sehari-hari rumah tangga. Keberadaan mereka bukan hanya menyokong keberlanjutan ekonomi, tetapi juga mengkatalisis pertumbuhan ekonomi yang mendorong Indonesia ke arah yang lebih maju. Keberagaman dan jumlah pelaku UMKM yang terus berkembang membuat sektor ini menjadi elemen krusial dalam perekonomian nasional.
Di tengah peran strategisnya, UMKM memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan ekonomi suatu daerah. Dari pedagang kecil, pengrajin, hingga produsen skala menengah, UMKM melibatkan beragam jenis usaha. Di Nabire, UMKM menjelma menjadi tulang punggung perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Pertumbuhan yang pesat dari UMKM yang semakin menjamur menandakan pentingnya peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi sekitar. Pasar yang kaya dan beragam diisi oleh produk dan jasa UMKM, menandai kontribusi positif sektor ini terhadap perekonomian lokal. Pemerintah Indonesia secara aktif mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan, dan salah satu langkah strategisnya adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program KUR dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada pelaku UMKM dengan persyaratan yang lebih mudah dan suku bunga yang terjangkau. Dalam implementasinya untuk meningkatkan akses pembiayaan program KUR, selain adanya kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, terdapat peningkatan terkait tingkat suku bunga. Pada tahun 2015, pemerintah mengurangi suku bunga KUR dari 12% menjadi 9% pada tahun 2016, dan terakhir dikurangi lagi menjadi 7% pada tahun 2018. Penurunan tingkat suku bunga KUR tersebut merupakan langkah pemerintah untuk memberikan kelonggaran dan memperluas akses pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah bagi UMKM.
Tujuan utama dari program KUR ini adalah untuk memberikan akses permodalan kepada UMKM, memungkinkan mereka untuk mengembangkan dan memperluas usaha mereka. Program KUR dapat memberikan pendanaan hingga 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan kisaran 25 juta hingga 500 juta rupiah untuk sektor ritel. Melalui KUR, Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan signifikan dalam jumlah penerima KUR di berbagai daerah, termasuk Nabire, mencerminkan efektivitas program ini dalam merespons kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, dukungan Pemerintah melalui program KUR menjadi landasan penting bagi perkembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Nabire. Dengan persyaratan yang lebih mudah dan suku bunga yang terjangkau, KUR membuka akses finansial yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Program KUR dirancang untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam mendukung kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.
