Agama Islam melarang kaum muslimin melakukan penarikan atau membayar bunga (riba).Perbankan syariah merupakan bank yang dalam pelayanannya memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksinya. Pelarangan inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Secara teknis riba merupakan tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya. Makna yang mendasari pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi ataupun dipaksa. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang yang lebih kaya. Ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.
Majelis Ulama Indonesia dengan jelas telah memfatwakan bahwa bunga bank telah memenuhi kriteria riba sehingga hukumnya menjadi haram. Keharaman ini secara otomatis melekat bagi siapapun dan lembaga keuangan apapun yang menerapkan bunga dalam operasionalnya. Bunga bank menjadi beban nasabah yang mengharuskan bisnisnya selalu untung dan menjadi dasar bagi perbankan untuk meraup keuntungan dari nasabahnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa ada pertimbangan dari aspek bisnis yang mengalami fluktuasi untung dan rugi. Keuntungan tidak harus didapati dari penerapan bunga, justru dengan prinsip adil dan transparan dalam bermuamalah semua pihak akan tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
Sistem perbankan konvensional menerapkan konsep riba yang sudah menjadi barang umum di masyarakat dan menjadi rujukan bagi operasional bank syariah dalam mendapatkan keuntungan bisnisnya. Sementara penerapan kaidah-kaidah syariah islam di perbankan syariah selama ini masih memunculkan keraguan bagi sebagian besar masyarakat. Label syariah dari produk yang ditawarkan perbankan syariah hanya menjadi pembungkus agar produk tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Namun, secara nyata semua produk tersebut masih bermasalah dan bertentangan dengan syariat islam.
Pengertian Riba
Pengertian riba secara teknis menurut para ulama adalah pengambilan keuntungan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam dalam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian. Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (azziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw) dan meningkat (al-irtifa'). Pelarangan riba dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al Qur'an maupun Hadist yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar (miras). Di jelaskan dalam Al Qur'an surat ar-rum ayat 39 :Â
Artinya : "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". Â
Sementara itu, dalam Hadist juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW. mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan. Beliau bersabda, "mereka semua sama-sama dalam dosa "(HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad). Dari abu said al-khudri ra, Rasulullah saw bersabda, "Jangan melebih lebihkan satu dengan lainya, janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara, dan jangan melebih lebihkan satu dengan lainya, dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak" (HR. Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Naza'I dan Ahmad). Dari Ubada Bin Sami Ra, Rasulullah saw bersabda "Emas untuk emas, perak untuk perak, gandung untuk gandum. Barang siapa yang membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)" (HR.Muslim dan Ahmad).
Pengertian Murabahah
Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli. Seperti ungkapan penjual kepada pembeli: "saya menjual barang ini kepada anda dengan harga beli sepuluh dinar. Mohon anda memberi kami keuntungan satu dirham". Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Syafi 'i Antonio (2009), mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan menurut Fatwa DSN No : 111/DSN-MUI/IX/2017, akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.
Dari definisi di atas dapat dinyatakan bahwa murabahah adalah jenis jual beli. Sebagai akad jual beli, murabahah memiliki spesifikasi tertentu. Pertama, Keharusan adanya penyampaian harga awal secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Kedua, Keuntungan yang diinginkan oleh penjual tersebut harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hal spesifik seperti inilah yang membedakan murabahah dari jual beli pada umumnya. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut.
