Perbedaan antara Sudan Selatan dan Utara sebenarnya bermula dari masa kolonial di Sudan pada abad ke-19, di mana warga kulit hitam sering dijadikan budak. Perbedaan dan jarak persamaan hak antara warga Arab dan warga kulit hitam tumbuh kemudian di masa kolonial Inggris dan Mesir, di mana diskriminasi ini berlanjut.
Sudan adalah salah satu negara di Afrika yang sedang mengalami konflik internal. Konflik internal di Sudan telah berlangsung sejak tahun 1989 dan menjadi masalah yang kompleks. Berbagai konflik di Sudan menyebabkan pemisahan antara negara Sudan Utara dan Sudan Selatan pada tahun 2011. Sudan Selatan dan Sudan dan yang kedua adalah konflik di Darfur. Diskriminasi dialami oleh etnis Afrika akibat sikap pemerintah Sudan yang menempatkan etnis Darfur dalam pemerintahan negara.Â
Marjinalisasi ini menimbulkan kekecewaan di antara kelompok etnis Darfur Afrika, yang juga merupakan penduduk pertama sejak Kesultanan Darfur. Akumulasi kekecewaan etnis Afrika Darfur terhadap pemerintah Sudan atas keberadaan marginalisasi dan diskriminasi yang diwujudkan dalam melalui pemberontakan gerakan Pemerintahan kolonial Inggris di Sudan berlangsung lama, akhirnya menyebabkan Sudan memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1956.
Setelah merdeka, isu tentang status dan masa depan Islam tetap merupakan agenda politik, baik bagi kelompok maupun individu yang berupaya memperjuangkan negara sekuler, multinasional, multireligius untuk mengakhiri perang saudara antara utara dan selatan yang pecah setelah Sudan merdeka. Pengelompokan antara utara dan selatan yang memiliki asal ras dan agama yang berbeda , merupakan titik awal dari perselisihan dan ketegangan yang membuat Sudan belakangan ini dilanda konflik berkepanjangan.
Penduduk wilayah selatan seringkali dikecualikan dari sistem pemerintahan dan melakukan aktivitas politik. Kemerdekaan Sudan Selatan lahir dari konflik atas ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap wilayah Sudan Selatan selama beberapa dekade, di mana konflik juga bercampur dengan ketidaksepakatan antara yang didominasi warga Sudan Utara oleh ras Arab . dan Muslim dan warga negara Sudan Selatan, mendominasi ras Afrika dan non-Muslim.Â
Perdamaian merupakan prioritas nomor satu di Sudan Selatan pada saat ini. Masyarakat internasional telah melihat cukup banyak korban yang jatuh akibat penyakit dan kelaparan serta di medan perang selama perang sipil terjadi. Setelah referendum, Sudan Selatan memilih untuk memisahkan diri dari Sudan. Hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan sengketa kepemilikan Abyei, apakah itu milik Sudan Utara atau Sudan Selatan.
Abyei adalah bagian dari Sudan dan Sudan Selatan yang masih berkonflik hingga saat ini dan sering menjadi konflik bersenjata. Sudan Selatan dan Sudan Utara masing-masing memiliki kepentingan di Abyei. Abyei adalah salah satu area di mana sumber daya minyak menempati peringkat paling banyak. Pasokan minyak Abyei bukan satu-satunya sumber konflik, inti masalahnya memiliki nilai historis etnis yang terlibat di dalamnya.
UNMISS didirikan berdasarkan rekomendasi Sekjen PBB dengan Nomor Revolusi Dewan Keamanan PBB 1996 tanggal 8 Juli 2011, yang dibentuknya Misi PBB di Selatan untuk memperbarui mandat Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan sebelum berakhir Hasil penelitian dari Christin menunjukkan bahwa penting bagi pemerintah Sudan di Khartoum untuk meningkatkan pemerintahan , yang tidak memberikan posisi yang lebih tinggi kepada kelompok etnis atau suku di negara asal Sangat penting bagi Sudan untuk memikirkan jalan rekonsiliasi dengan Sudan Selatan, demi kebaikan Sudan sendiri.
Sudan Selatan, sebaiknya harus mencoba untuk fokus dalam membentuk negara baru, yaitu Republik Sudan Selatan. PBB melakukan intervensi dalam penyelesaian konflik yang menghasilkan antara Darfur dan Sudan Selatan bahwa konflik tersebut tidak menimbulkan banyak korban.Â
Dapat disimpulkan bahwa masa depan Sudan pasca-referendum mencoba untuk fokus pada fenomena disintegrasi yang telah dialami oleh negara Sudan itu sendiri. Salah satu keragaman yang menjadi konflik yang terjadi di Sudan adalah antara orang Arab dan orang kulit hitam. konflik ini bahkan bisa dikaitkan dengan perang antara Islam dan Kristen. kebijakan pemerintah Khortoum utara yang mendiskriminasi, tertindas, terabaikan.
Konsep Peacekeeping dalam konflik Sudan
Menurut Fetherstone, konsep penjaga perdamaian adalah penjaga PBB di mana pasukan internasional, sebagai militer, dikerahkan dengan persetujuan para pihak dan komando PBB untuk membantu mengendalikan dan konflik yang memiliki dimensi internasional. Kehadiran para penjaga keamanan tidak menjamin peran mereka dapat terpenuhi, dan lagi tidak ada arahan untuk memenuhi peran mereka. Pemeliharaan perdamaian mengarah pada upaya untuk merumuskan definisi pemeliharaan perdamaian yang menempatkan sistem pada dasar konsepsi perdamaian yang positif. Seiring dengan tren situasi multidimensi penjaga perdamaian dan intervensi dalam situasi antar negara yang berlarut-larut, ada penilaian ulang PBB sebagai poin utama kepentingan internasional dalam membangun komunitas global yang mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam PBB.
Sehingga dalam konsep peacekeeping, tujuan UNMISS di peacekeeping Sudan Selatan adalah untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia dan nilai-nilai sipil di Selatan, khususnya agar tidak ada korban dan kekerasan fisik , khususnya perempuan dan anak yang martabatnya harus dijaga. Dengan adanya peacekeeping operation oleh POLRI-UNMISS, dia dapat membantu masyarakat Selatan yang sedang berkonflik untuk menciptakan perdamaian.
Referensi
Kompas Cyber Media. (2020, December 4). Perang Saudara Di Sudan (1956-2011). KOMPAS.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/155019669/perang-saudara-di-sudan-1956-2011?page=all
Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan .Cahyanti, Putri. Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, hal. 84-95 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi
ALUNAZA, H., & Andhony, B. (2018). Efektivitas peacekeeping oleh United nations-African union hybrid operation mission in Darfur (Unamid) pada konflik Di Sudan tahun 2007-2010. Andalas Journal of International Studies (AJIS), 7(1), 45. https://doi.org/10.25077/ajis.7.1.45-60.2018
Nama : Via Oktavitaa
NIM Â Â : 07041282227120
Dosen Pengampuh : Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
Â
