Dinamika Laut Cina Selatan dalam Perspektif Realisme

Hegemoni adalah ketika kelompok dominan memiliki kekuatan yang signifikan dalam suatu negara dan bagaimana menggunakan kekuatan itu untuk mempengaruhi kelompok lain. 

Konflik klaim teritorial di Laut Cina Selatan melibatkan penggunaan kekuatan dan akan menjadi konflik internasional di masa depan yang membutuhkan banyak upaya untuk diselesaikan. 

Terdapat potensi perang dunia di masa depan sebagai akibat dari perselisihan antara negara-negara di Laut Cina Selatan dengan negara-negara adidaya yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.

Menurut Valencia (2007:163) bahwa mengingat penyelesaian untuk perselisihan di Laut Cina Selatan merupakan tugas jangka panjang dan pengelolaan konflik atas isu yang tidak dapat didesak keberadaannya, maka diperlukan mekanisme yang efektif untuk mengelolanya. 

Adanya tekanan dalam perselisihan dan keinginan kuat untuk menguasai demi kepentingan negara sendiri. Selain itu, adanya kegagalan untuk mencapai kesepakatan atas hak laut milik bersama. Salah satu solusi untuk menghindari bentuk konflik berkelanjutan adalah pengadaan kesepakatan secara bilateral tentang pedoman bagi rezim kapal militer pada titik ZEE di Laut China Selatan.

Penekanan dalam perspektif realis terhadap dinamika problematis yang terjadi di Laut Cina Selatan adalah adanya kecurigaan, ketidakstabilan hubungan antara negara satu dengan negara lain, kurangnya pengelolaan dan sumber daya yang belum berkembang. 

Tentunya, frekuensi negatif tersebut meningkatkan intensitas insiden sekaligus memicu sentimen nasionalis dari konflik politik yang dihasilkan dari perebutan hak milik atas Laut China Selatan (Valencia, 2007:127). 

Akibatnya, peningkatan besar-besaran dalam pengeluaran militer yang dilakukan oleh China, kawasan laut tersebut menghadapi dilema keamanan. PBB sedang berjuang untuk menyelesaikan konflik ini dengan banyak pihak, sehingga posisi PBB sebagai lembaga yang netral kesulitan untuk mengontrol semua pihak secara efektif. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan PBB, seperti meratifikasi Piagam dan struktur Dewan Keamanan PBB.