Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Prinsip tata kelola pemerintahan yg baik di Indonesia

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu salah diantaranya  transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Di antara ketiga poin diatas memiliki peran yg penting dalam tata kelola pemerintahan yg baik seperti yg dijabarkan di bawah ini
1.Akuntabilitas
Ada beberapa Pengertian akuntansi menurut para ahli dari dalam negri dan juga luar negri yg diantara nya adalah:
*Menurut para ahli dalam negri
1. menurut Sedarmayanti
akuntabilitas mempunyai definisi bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
2.Syahrudin Rasul
Syahrudin Rasul adalah seorang auditor dan tokoh antikorupsi di Indonesia. Ia juga menulis buku dan memaparkan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
3 Sirajuddin Saleh dan Aslam Iqbal
Sirajuddin Saleh dan Aslam Iqbal adalah penulis serta tenaga pengajar. Menurutnya, akuntabilitas adalah sisi sikap serta watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang.
Sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas sisi eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungan, baik formal melingkupi atasan dengan bawahan, maupun lingkungan masyarakat.
4.Mardiasmo
Mardiasmo adalah ketua komite pengawas perpajakan di Kementerian Keuangan RI pada periode 2019-2022. Menurutnya, akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
*Menurut para ahli luar negri
1. Ghartey dan Crisis
Ghartey dan Crisisi menulis buku berjudul Accountability and Development in the Third World yang diterbitkan di London. Dalam bukunya, Ghartey dan Crisis berkata bahwa akuntabilitas yaitu bisa ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa yang mana dan bagaimana.
2. Ledvina V Carino
Ledvina V Carino merupakan seorang penulis. Dalam bukunya mengenai akuntabilitas administratif, ia mengatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya ataupun sudah berada di luar tanggung jawabnya.
3. Turner dan Hulme
Turner dan Hulme berpendapat bahwa akuntabilitas adalah keharusan dari lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, yaitu masyarakat, bukan hanya pertanggungjawaban vertikal, yaitu kepada otoritas yang lebih tinggi
* Keadaan Akuntabilitas di Indonesia
Keadaan akuntabilitas di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan lembaga publik semakin menguatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan publik. Meskipun demikian, masih ada tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kelemahan dalam sistem pengawasan yang perlu terus diperbaiki untuk meningkatkan akuntabilitas secara keseluruhan.
*Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam akuntabilitas di Indonesia:
Kelebihan:
1. Meningkatnya transparansi: Pemerintah dan lembaga publik semakin terbuka dalam menyajikan informasi keuangan dan kebijakan publik kepada masyarakat.
2. Pertanggungjawaban yang lebih baik: Adanya mekanisme untuk memastikan bahwa pemimpin publik dan lembaga pemerintah bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan mereka.
3. Peningkatan kepercayaan masyarakat: Akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.
Salah satu contoh kasus akuntabilitas yang telah berjalan baik di Indonesia adalah proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan swasta, serta memenjarakan pelaku korupsi yang terlibat dalam tindakan ilegal tersebut.
Contohnya adalah:
1. Kasus korupsi dana hibah dan bansos: KPK telah menangani berbagai kasus korupsi terkait dana hibah dan bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat. Melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum yang transparan, KPK berhasil mengungkap dan mengadili pelaku korupsi dalam kasus-kasus ini.
2. Kasus korupsi di lingkungan pemerintahan daerah: KPK juga telah berhasil menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah, seperti kasus korupsi proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa. Tindakan pencegahan, penyelidikan, dan penindakan yang dilakukan oleh KPK telah meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan publik di tingkat daerah.
3. Kasus korupsi di sektor swasta: Selain menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, KPK juga telah mengawasi dan menindak kasus korupsi yang terjadi di sektor swasta. Tindakan ini membuktikan komitmen KPK untuk memerangi korupsi di semua sektor masyarakat.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa melalui upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan dan sistematis, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan publik di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan.

Kekurangan:
1. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan: Masih ada kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara dan mengurangi efektivitas kebijakan publik.
2. Keterbatasan akses informasi: Beberapa informasi yang penting masih sulit diakses oleh masyarakat umum, menghambat proses akuntabilitas.
3. Pengawasan yang belum optimal: Meskipun ada lembaga pengawas, seperti KPK dan BPK, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat peran dan kemandirian lembaga-lembaga tersebut dalam mengawasi kegiatan pemerintah dan lembaga publik secara efektif.
Salah satu contoh kasus akuntabilitas yang tidak berjalan dengan baik di Indonesia adalah kasus pengelolaan dana haji. Beberapa tahun yang lalu, terjadi skandal terkait pengelolaan dana haji yang menimbulkan kekhawatiran atas transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.

Contohnya adalah:
1. Penggunaan dana yang tidak transparan: Terjadi dugaan penyalahgunaan dana haji oleh beberapa pihak terkait, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan jemaah haji ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi atau proyek-proyek yang tidak terkait dengan haji.
2. Kekurangan pengawasan: Terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dana haji tanpa segera terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi dan lembaga pengawas, namun masih ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai.
3. Keterlambatan tindakan penegakan hukum: Proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan dana haji seringkali lambat dan tidak efektif. Hal ini mengakibatkan rendahnya rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum.
Kasus seperti ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik di Indonesia, termasuk dana yang bersifat keagamaan seperti dana haji. Perlu adanya reformasi lebih lanjut dalam sistem pengelolaan dana publik dan penguatan pengawasan agar kasus-kasus penyelewengan seperti ini dapat dicegah dan ditindak dengan cepat dan tegas.
*Pentingnya akuntabilitas
Akuntabilitas sangat penting di Indonesia karena merupakan dasar dari sebuah sistem pemerintahan yang baik dan transparan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa akuntabilitas sangat penting:
1.Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan Akuntabilitas memungkinkan untuk memeriksa dan menegakkan ketaatan terhadap prosedur dan regulasi, sehingga dapat mengurangi peluang untuk terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah.
2. Memperkuat Kepercayaan Masyarakat Ketika pemerintah bertanggung jawab dan terbuka tentang tindakan dan keputusan mereka, hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses pemerintahan.
3. Mendorong Kinerja yang Lebih Baik Dengan adanya akuntabilitas, pejabat pemerintah merasa dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka, sehingga cenderung untuk bekerja dengan lebih baik dan efisien.
4. Mendorong Inovasi dan Perbaikan Melalui proses evaluasi dan pelaporan yang terbuka, akuntabilitas memungkinkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan dalam sistem pemerintahan.
5. Menjamin Hak-hak Masyarakat Akuntabilitas memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta memberikan mekanisme untuk menyelesaikan keluhan atau masalah yang timbul.
Dengan demikian, akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.Transparasi
Transparansi merupakan prinsip atau konsep yang mengacu pada keterbukaan, kejelasan, dan aksesibilitas informasi kepada semua pihak yang berkepentingan. Menurut para ahli, transparansi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Robert Dahl
Dahl menyebutkan bahwa transparansi adalah salah satu aspek dari demokrasi yang penting. Hal ini mencakup akses terbuka terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan yang terbuka untuk umum.
2. Carolyn Ball
Carolyn Ball menggambarkan transparansi sebagai pembukaan dan keterbukaan informasi dalam berbagai aspek pemerintahan dan organisasi.
3. Lester Salamon
Salamon menekankan bahwa transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi lainnya.
4. Joseph Stiglitz
Stiglitz mengaitkan transparansi dengan keadilan dan efisiensi ekonomi, menyatakan bahwa akses terhadap informasi yang jelas dan tepat dapat meningkatkan efisiensi pasar dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
5. Robert Eccles dan Michael Krzus
 Eccles dan Krzus mengartikan transparansi sebagai penyediaan informasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan untuk memungkinkan mereka membuat keputusan yang informasional secara tepat.
Dalam konteks bisnis, transparansi sering kali berkaitan dengan pengungkapan informasi keuangan dan operasional yang relevan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
*Keadaan Transparansi di indonesia
Keadaan transparansi di Indonesia masih menghadapi tantangan. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan bisnis, seperti dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan upaya untuk meningkatkan pelaporan keuangan, masih terdapat masalah seperti praktik korupsi, kurangnya akses informasi publik, dan kurangnya akuntabilitas dalam beberapa sektor. Perlu terus dilakukan upaya untuk meningkatkan transparansi di semua lapisan masyarakat.

*Terdapat kelebihan dan kekurangan tranparansi di Indonesia diantara nya adalah:
-Kelebihan
Salah satu kelebihan transparansi pemerintahan di Indonesia adalah meningkatnya akses informasi publik.
Contohnya adalah portal "Layanan Informasi Publik" yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kegiatan pemerintah, anggaran, dan kebijakan secara online. Ini membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran publik.

-Kekurangan
Salah satu kekurangan transparansi pemerintahan di Indonesia adalah masih adanya praktik korupsi dan kurangnya penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran transparansi.
Contohnya adalah kasus-kasus korupsi yang masih terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di lembaga-lembaga seperti Kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah. Selain itu, akses informasi publik yang terkadang masih sulit untuk diperoleh oleh masyarakat juga menjadi kendala dalam meningkatkan transparansi pemerintahan.
*Pentingnya transparansi
Transparansi di Indonesia memiliki banyak kepentingan yang sangat vital. Berikut adalah beberapa alasan mengapa transparansi sangat penting di Indonesia:
1.Pencegahan Korupsi Transparansi membuka ruang bagi pengawasan dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap penggunaan dana publik dan keputusan pemerintah. Dengan demikian, transparansi dapat membantu mencegah praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Dengan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang kegiatan pemerintah dan organisasi, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, institusi, dan lembaga swasta.
3. Memperkuat Demokrasi Transparansi adalah prinsip yang penting dalam sistem demokrasi, karena memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, transparansi dapat memperkuat prinsip demokrasi dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan.

4. Meningkatkan Efisiensi dan Kinerja Dengan adanya transparansi, keputusan yang diambil oleh pemerintah dan organisasi dapat dievaluasi secara lebih objektif. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi, karena memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan lebih cepat dan efektif.

5. Mendorong Investasi dan Pembangunan Ekonomi Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan bisnis menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat dipercaya bagi investor. Hal ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, transparansi adalah aspek yang sangat penting dalam pembangunan dan pemerintahan yang baik di Indonesia, karena dapat meningkatkan akuntabilitas, memperkuat demokrasi, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3.Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari warga dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini melibatkan berbagai aktivitas, seperti memberikan masukan, menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam diskusi atau pemilihan umum, serta terlibat dalam kegiatan sosial atau pembangunan di komunitas mereka. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan, memperkuat demokrasi, dan memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
* keadaan partisipasi masyarakat di Indonesia
Keadaan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam pemerintahan bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk tingkat pendidikan, akses informasi, kesadaran politik, serta budaya dan tradisi lokal di berbagai daerah. Secara umum, partisipasi masyarakat telah meningkat seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Contohnya adalah partisipasi dalam pemilihan umum dan pemilihan lokal, di mana tingkat partisipasi pemilih telah meningkat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, masih ada tantangan dalam menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Beberapa kendala termasuk rendahnya tingkat literasi politik di beberapa daerah, hambatan akses terhadap informasi, dan terkadang kurangnya ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara efektif. Upaya terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.
*Terdapat pula kekurangan dan kelebihan dari partisipasi masyarakat di Indonesia yg diantara nya adalah:
-Kelebihan
Salah satu kelebihan dari partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Indonesia adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat mengawasi kebijakan dan program pemerintah secara lebih ketat, serta menyuarakan kepentingan dan masukan mereka kepada pemerintah.
Contohnya, dalam proses pembuatan kebijakan, partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat secara lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah.
-Kekurangan
Salah satu kekurangan dari partisipasi masyarakat di Indonesia dalam pemerintahan adalah rendahnya tingkat representasi dan inklusivitas.
 Contohnya adalah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, terkadang hanya sebagian kecil dari masyarakat yang terlibat atau memiliki akses untuk berpartisipasi. Hal ini dapat menyebabkan kelompok-kelompok minoritas atau rentan tidak terwakili dengan baik dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kebutuhan atau kepentingan seluruh masyarakat.
Selain itu, terkadang partisipasi masyarakat hanya sebatas pada tahap-tahap awal atau konsultasi saja, tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih lanjut.
Contohnya adalah dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur, di mana masyarakat seringkali hanya diminta memberikan masukan pada tahap perencanaan, namun tidak dilibatkan secara aktif dalam tahap implementasi atau pemantauan proyek
tersebut. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dan legitimasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
*Pentingnya Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar karena:
1. Menguatkan Demokrasi Partisipasi masyarakat merupakan salah satu fondasi utama dari sistem demokrasi. Melalui partisipasi, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memperkuat prinsip demokrasi di negara ini.
2. Menjamin Representasi yang Adil Dengan berpartisipasi dalam proses pemerintahan, masyarakat dapat memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka diwakili dengan baik oleh para pemimpin dan perwakilan yang mereka pilih.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Partisipasi masyarakat membantu dalam memonitor kinerja pemerintah dan lembaga publik, sehingga memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi. Masyarakat dapat memperhatikan apakah kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
4. Mendorong Keterbukaan dan Transparansi Partisipasi masyarakat memaksa pemerintah untuk lebih terbuka dan transparan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
5. Memperkuat Pembangunan Lokal Partisipasi masyarakat memungkinkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang spesifik di tingkat lokal, serta menciptakan solusi yang lebih efektif dan relevan untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan lingkungan mereka.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sangat penting untuk memastikan pemerintahan yang baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi rakyat di Indonesia.

Dari data data diatas menandakan betapa pentingnya Akuntabilita, Transparansi dan juga partisipasi masyarakat di pemerintahan Indonesia dan jika tidak ada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, maka negara dapat mengalami berbagai konsekuensi negatif, antara lain:
1. Korupsi yang Merajalela Tanpa akuntabilitas dan transparansi, pejabat pemerintah dapat dengan mudah melakukan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tanpa takut akan pertanggungjawaban hukum. Hal ini dapat merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Ketidaksetaraan dan Diskriminasi Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah mungkin tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang lebih besar.
3. Krisis Legitimitas Pemerintah Tanpa partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat kehilangan legitimasi di mata rakyatnya. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial serta potensi konflik yang lebih besar.
4. Pengambilan Keputusan yang Buruk Tanpa partisipasi masyarakat dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, keputusan yang diambil oleh pemerintah mungkin tidak memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
5. Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan Tanpa partisipasi masyarakat dan transparansi, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mungkin tidak memperhitungkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang penting untuk keberlanjutan.
Dengan demikian, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting bagi pemerintahan yang baik, demokratis, dan berkelanjutan.