Namun demikian, masih ada tantangan dalam menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Beberapa kendala termasuk rendahnya tingkat literasi politik di beberapa daerah, hambatan akses terhadap informasi, dan terkadang kurangnya ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara efektif. Upaya terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.
*Terdapat pula kekurangan dan kelebihan dari partisipasi masyarakat di Indonesia yg diantara nya adalah:
-Kelebihan
Salah satu kelebihan dari partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Indonesia adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat mengawasi kebijakan dan program pemerintah secara lebih ketat, serta menyuarakan kepentingan dan masukan mereka kepada pemerintah.
Contohnya, dalam proses pembuatan kebijakan, partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat secara lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah.
-Kekurangan
Salah satu kekurangan dari partisipasi masyarakat di Indonesia dalam pemerintahan adalah rendahnya tingkat representasi dan inklusivitas.
 Contohnya adalah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, terkadang hanya sebagian kecil dari masyarakat yang terlibat atau memiliki akses untuk berpartisipasi. Hal ini dapat menyebabkan kelompok-kelompok minoritas atau rentan tidak terwakili dengan baik dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kebutuhan atau kepentingan seluruh masyarakat.
Selain itu, terkadang partisipasi masyarakat hanya sebatas pada tahap-tahap awal atau konsultasi saja, tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih lanjut.
Contohnya adalah dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur, di mana masyarakat seringkali hanya diminta memberikan masukan pada tahap perencanaan, namun tidak dilibatkan secara aktif dalam tahap implementasi atau pemantauan proyek
tersebut. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dan legitimasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
*Pentingnya Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar karena:
1. Menguatkan Demokrasi Partisipasi masyarakat merupakan salah satu fondasi utama dari sistem demokrasi. Melalui partisipasi, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memperkuat prinsip demokrasi di negara ini.
2. Menjamin Representasi yang Adil Dengan berpartisipasi dalam proses pemerintahan, masyarakat dapat memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka diwakili dengan baik oleh para pemimpin dan perwakilan yang mereka pilih.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Partisipasi masyarakat membantu dalam memonitor kinerja pemerintah dan lembaga publik, sehingga memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi. Masyarakat dapat memperhatikan apakah kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
4. Mendorong Keterbukaan dan Transparansi Partisipasi masyarakat memaksa pemerintah untuk lebih terbuka dan transparan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
5. Memperkuat Pembangunan Lokal Partisipasi masyarakat memungkinkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang spesifik di tingkat lokal, serta menciptakan solusi yang lebih efektif dan relevan untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan lingkungan mereka.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sangat penting untuk memastikan pemerintahan yang baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi rakyat di Indonesia.
Dari data data diatas menandakan betapa pentingnya Akuntabilita, Transparansi dan juga partisipasi masyarakat di pemerintahan Indonesia dan jika tidak ada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, maka negara dapat mengalami berbagai konsekuensi negatif, antara lain:
1. Korupsi yang Merajalela Tanpa akuntabilitas dan transparansi, pejabat pemerintah dapat dengan mudah melakukan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tanpa takut akan pertanggungjawaban hukum. Hal ini dapat merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Ketidaksetaraan dan Diskriminasi Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah mungkin tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang lebih besar.
3. Krisis Legitimitas Pemerintah Tanpa partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat kehilangan legitimasi di mata rakyatnya. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial serta potensi konflik yang lebih besar.
4. Pengambilan Keputusan yang Buruk Tanpa partisipasi masyarakat dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, keputusan yang diambil oleh pemerintah mungkin tidak memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
5. Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan Tanpa partisipasi masyarakat dan transparansi, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mungkin tidak memperhitungkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang penting untuk keberlanjutan.
Dengan demikian, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting bagi pemerintahan yang baik, demokratis, dan berkelanjutan.
