Pelanggaran HAM Papua Dipicu Ambisi Merdeka OPM

[caption id="attachment_326190" align="aligncenter" width="582" caption="ilustrasi: timipotu.blogspot.com "][/caption]

Untuk kedua kalinya Perdana Menteri Vanuatu Moana Carcasses Kalosil menyerukan di forum PBB agar dunia memperhatikan pelanggaran HAM di Papua. Tgl 28 September 2013 saat tampil dalam sidang Majelis Umum Carcasses meminta PBB segera mengirim wakil khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Papua, serta memperjelas status politik wilayah Papua Barat.

Tiga hari lalu, Selasa (4/2/2014) lagi-lagi Carcasses memanfaatkan sidang tahunan Dewan HAM PBB untuk mengulangi seruannya tahun lalu. Rupanya seruannya tahun lalu kurang mendapat tanggapan karena PBB butuh data akurat tentang tuduhan pelanggaran HAM itu. Karenanya dalam seruannya kali ini, Carcasses mengatakan, tidak ada alasan untuk mengatakan kurang informasi soal pelanggaran HAM di Papua Barat.

“...Cari di internet dan penelitian makalah oleh lembaga akademik dan LSM internasional dan Anda akan menemukan fakta-fakta mentah menggambarkan penyalahgunaan brutal hak-hak orang-orang Melanesia di Papua," demikian pidato Carcasses.

Jauh-jauh hari sebelum PM Vanuatu naik ke podium PBB, para aktivis Papua merdeka sudah mempersiapkan sejumlah aksi. Di Jakarta sekelompok mahasiswa Papua berdemo di bundaran HI dan long march ke kantor Perwakilan PBB untuk memberikan dukungan kepada Carcasses. Begitu juga di Jayapura, dan mungkin juga di beberapa kota di Papua. Mereka menyambut gegap gempita setiap orang yang mengangkat isu Papua di forum internasional.

Isi seruan Carcasses bukanlah hal baru. Ia hanya menjadi corong untuk menyuarakan tuntutan lama kelompok pendukung Papaua merdeka. Pelanggaran HAM, status politik wilayah, dan buka akses bagi jurnalis asing, dan minta utusan khusus PBB ke Papua.

Pemicu

Saya percaya, Carcasses bertujuan baik. Ia menginginkan agar di wilayah Papua tidak ada lagi aksi kekerasan, tidak ada lagi bunyi tembakan senjata api, tidak ada lagi anggota OPM yang masuk bui, dst. Itu baik adanya. Namun tanpa disadari, Carcasses sebetulnya sedang meniupkan spirit baru kepada kelompok Papua merdeka untuk mewujudkan impiannya. Mereka akan melakukan apa saja untuk Papua merdeka yang katanya itu hak azasi mereka. Sementara negara juga berkewajiban menjaga kedaulatan wilayahnya dari berbagai ancaman disintegrasi.

Kampanye-kampanye seperti yang dilakukan Carcasses, akan berdampak di lapangan.Akan ada peningkatan aksi-aksi menyerang dan menembaki aparat keamanan, menyerang warga sipil yang tidak sejalan keinginan kelompok OPM, memboikot Pemilu, membakar fasilitas pendidikan sebagaimana sering mereka lakukan selama ini.Bukankah ini juga pelanggaran HAM yang dilakukan warga sipil?

Ini data statistiknya selama tahun 2013: http://regional.kompasiana.com/2013/12/31/kaleidoskop-kekerasan-papua-tahun-2013-bagian-2-621041.html

Warga sipil adalah subyek HAM yang harus dilindungi dari kesewenang-wenangan negara. Tetapi ketika warga sipil itu melakukan tindakan kriminal, maka ia telah melepaskan ‘baju’ HAM-nya dan menjadi seorang kriminal. Negara wajib menghukum kriminal tersebut untuk melindungi HAM warga negara lainnya dari para pelaku kriminal.

Semua negara melakukan hal ini, dan sah. Tetapi jika Indonesia yang melakukan dan kriminalnya adalah orang Papua, langsung dituding pelanggaran HAM. [***]