Pentingnya Manajemen Layanan Infrastruktur dalam Membangun Kota Berkelanjutan

Berbagai macam isu-isu perkotaan dapat kita jumpai pada pembangunan perkotaan di Indonesia saat ini. Hal ini tidak jauh dari permasalahan pertumbuhan penduduk kota yang tak terkendali, degradasi lingkungan, kemiskinan, munculnya kawasan permukiman kumuh, hingga penerapan sistem tata ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Dalam mengatasi segala permasalahan perkotaan di Indonesia ini, tentu saja ada upaya-upaya yang sedang atau telah dilakukan oleh beberapa pemangku kepentingan maupun stakeholder terkait. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan 'mimpi' dari beberapa kota di Indonesia yang ingin menuju sustainable city (kota berkelanjutan).

Kota berkelanjutan adalah suatu daerah perkotaan yang mampu berkompetisi secara sukses dalam pertarungan ekonomi global dan mampu pula mempertahankan vitalitas budaya serta keserasian lingkungan (Research Triangle Institute, 1996 dalam Budihardjo dan Sujarto, 2005).

Kota berkelanjutan juga didefinisikan sebagai kota yang secara berkelanjutan menjamin peningkatan kualitas hidup warga kotanya dan kenyamanan pengguna kota lainnya (Kuswartojo, 2006).

Dalam Deklarasi Johannesburg (2002), terdapat 3 konsep pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam melakukan upaya-upaya tersebut, khususnya bagi seorang planner, perlu adanya konsep perencanaan yang matang untuk menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Pada kuliah tamu yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Sutriadi, ST. MT. Ph.D., selaku pemateri, menyampaikan mata kuliah tentang Tata Kelola Perkotaan di Indonesia di Departemen PWK ITS (13/03/18). Yang mana dalam membangun kota yang berkelanjutan penting sekali kita mempelajari terlebih dahulu tentang konsep dan praktik tata kelola perkotaan.

Menurut yang disampaikan Pak Ridwan, terdapat 6 komponen dalam tata kelola perkotaan berdasarkan Pras Kusbiantoro, yaitu Planning Process, Competitiveness, Land and Urban Form Management, Infrastructure and Services Management, Urban Institutional Management, dan Urban Space and Hinterland Management.Dimana dari antara 6 komponen ini juga ada keterkaitannya.

Salah satu isu strategis perkotaan yang akan dibahas pada tulisan kali ini adalah tentang penyediaan infrastruktur dan pelayanannya. Terbatasnya penyediaan dan layanan infrastruktur perkotaan juga menjadi salah satu permasalahan yang harus diatasi dengan perlunya keterlibatan dari pemerintah maupun masyarakat. Ifrastruktur mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perkotaan.

Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misal, dengan tersedianya infrastruktur jaringan jalan yang memadai, usaha pekerjaan masyarakat dapat berjalan dengan lancar karena mudahnya akses sehingga dapat menambah tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur dapat berpengaruh juga terhadap pengurangan biaya produksi. Misalnya saja suatu perusahaan industri dapat mengeluarkan biaya produksi yang minimal karena dibantu dengan adanya sarana prasarana yang lengkap.

Untuk menuju kota yang berkelanjutan, suatu kota tentunya harus mempunyai hal 'unik' untuk ditonjolkan yang mana dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi kota tersebut.

Contohnya saja seperti Kota Seoul, Korea Selatan dengan pembangunan kotanya yang menunjukkan sistem transportasi publik (subway, busway) yang terpadu karena selain harganya yang terjangkau, pelayanannya pun dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat disana.

Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas kota, mengurangi polusi udara yang berlebih, serta tentunya dapat meningkatkan perekonomian kota.

Menurut Pak Ridwan, terdapat 4 pilar pengembangan kawasan perkotaan, yaitu kebijakan, infrastruktur, tata kelola, dan sumber daya manusia. Yang mana tentunya dalam membangun infrastruktur perkotaan, harus adanya kebijakan yang mengatur tentang bagaimana syarat dan ketentuan penyediaan infrastruktur, program, serta sinkronisasi. 

Selanjutnya adanya tata kelola yang bagus dari pemerintah, entah itu dari segi pemasaran, pendanaan, pemantauan pembangunan, serta pentingnya pengembangan mindset sumber daya manusianya. Karena sebagus-bagusnya perencanaan dan program-program yang dilaksanakan pemerintah, apabila masyarakatnya susah diajak kerjasama dalam pembangunan maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal juga.

Untuk menjadi kota yang berkelanjutan, sudah pasti kota itu harus meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan ekonomi, serta menjadi kota yang nyaman untuk tinggal/layak huni. Dalam kasusnya di Indonesia, contoh permasalahan perkotaan yang bisa kita ambil yaitu tentang munculnya kawasan permukiman kumuh.

Kawasan permukiman kumuh tentu saja merupakan dampak dari meningkatnya migrasi dari desa ke kota. Karena banyaknya penduduk yang ke kota dengan kondisi perekonomian rendah dan otomatis memerlukan tempat tinggal, maka tidak sedikit penduduk membangun sendiri rumah yang menurut mereka layak di tanah yang peruntukkannya bukan untuk permukiman.

Dari hal itulah layanan infrastruktur tidak mampu menjangkau wilayah-wilayah tersebut sehingga pemerintah perlu untuk membenahi hal-hal tersebut. Namun, menurut saya, pemerintah sudah mempunyai usaha yang bagus dalam menangani hal-hal tersebut.

Contohnya saja seperti pembangunan rusunawa yang ada di beberapa daerah dengan kondisi yang lebih layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, juga ada Program Sejuta Rumah dari Pak Jokowi yang sampai saat ini sudah tersebar di 1.845 lokasi di seluruh Indonesia, dimana program ini ditujukan kepada MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) sebanyak 700 unit dan kepada non-MBR sebanyak 300 unit.

Dalam hal ini tentu saja juga didukung dengan pembangunan infrastruktur dasar permukiman, seperti jalan lingkungan, sanitasi komunal, jaringan drainase (gorong-gorong, pompa dan pintu air), penyediaan air bersih (PDAM), serta adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan permukiman.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, Kementerian PUPR memuat program 100-0-100, yaitu 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak.

Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya hasil yang diperoleh pada tahun 2016, penyediaan air minum aman telah mencapai 71,66%, sanitasi layak 64,07% dan luasan permukiman kumuh yang perlu ditangani tersisa 8,18%.

Jadi, kesimpulannya adalah dalam perencanaan pembangunan kota berkelanjutan, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah manajemen penyediaan infrastruktur serta pelayanannya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan hal ini diperlukan perencanaan yang sesuai dengan mengemukakan prinsip lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang mana tentu saja dalam pembangunan infrastruktur jangan sampai merusak lingkungan perkotaan. Kemudian diperlukan adanya regulasi yang kuat, agar pihak yang melanggar ketentuan yang ada dapat dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada.

Perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pendanaan pembangunan infrastruktur, karena biasanya pembangunan terhambat hanya karena masalah pendanaan. Tentunya juga untuk mengakses infrastruktur yang ada harus bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah agar pelayanannya merata. 

Selanjutnya faktor yang paling penting adalah dari masyarakatnya sendiri. Untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan, perlu adanya pola pikir masyarakat yang taat pada peraturan dan bersedia untuk memasarkan kotanya dengan potensi-potensi yang ada agar dapat menjadi kota yang berkelanjutan.

Penulis

Verlinna Lovely Mapaliey

NRP. 08211640000032

PWK ITS 

Daftar Pustaka:

Suweda. I. W. 2011. Penataan Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Berotonomi. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil. Vol.15 No.2

Oetomo. A. 2010. Konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan dalam Perspektif Tata Kelola. SAPPK Institut Teknologi Bandung.

Kuswartojo. T. 2006. Asas Kota Berkelanjutan dan Penerapannya di Indonesia. J, Tek. Ling. P3TL-BPPT. 7 (1): 1-6

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 (www.pu.go.id)