Reshuffle Kabinet 2021 Terserah Presiden, Tapi Berantas "Mafia" Prioritasnya!

Reshuffle kelima

22 Desember 2020

• Menteri Sosial (Menteri lama Tersejart Kasus Korupsi)
• Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Menteri Kesehatan
• Menteri Agama
• Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) -- Menteri Lama Terjerat Kasus Korupsi
• Menteri Perdagangan

Dhus, dari sejarah perombakan kabinet di atas, saya memang gak tampilkan nama menterinya. Tapi anda bisa meraba-raba atau mengingat-ingat kembali berbagai persoalan dibalik perombakan kabinet dari waktu kewaktu, sejak kepempimpinan  Jokowi pada periode pertama hingga kedua.

Saya akan berikan ringkasan statistik untuk melengkapi sejarah reshuffle kabinet di atas, sebagai data terkini.

• Pada Awal kepemimpinan Jokowi periode 2019-2024, dilihat dari komposisi Menteri terdapat 53% dari unsur Profesional  dan dari Parpol 47%.
• Komposisi partai dukungan Kabinet Indonesia Maju sejak Agustus 2021 di DPR RI,  Pro-pemerintah: 471; Oposisi: 104 (Demokrat 54 dam  PKS 50)
• Komposisi Menteri Kabinet Indonesia Maju menurut partai : PDIP  (4 Menteri), GOLKAR (4 Menteri), PKB (3 Menteri), NASDEM (3 Menteri), Gerindra (2 Menteri) dan PPP (1 Menteri)
• Komposisi Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju : PDP (1 Wamen), Golkar (1 Wamen), PPP (1 Wamen), PSI (1 Wamen), PPI (1 Wamen)

Dari catatan ringkas tersebut, posisi partai pendukung pemerintah mendapat porsi dalam kementrian. Kecuali Partai Amanat Nasional, yang belakangan bergabung. Ada anggapan harusnya PAN mendapat porsi dalam kabinet. Kalau ini menjadi pertimbangkan Jokowi merombak kabinetnya, saya rasa gak deh, mau menggeser menteri dari kalangan profesional? Tunggu dulu Jokowi gak semudah itu melakukannya.

Apalagi batas Pemilihan Presiden atau Presidential Threshold untuk dapat mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 20% kursi DPR RI, atau setidaknya 115 kursi DPR RI.  Dimana PDI Perjuangan saat ini sudah memiliki 128 kursi di DPR RI, udah lebih lah, jadi apa tujuannya menter-menteri dari partai pendukung pemerintah ini? Apalagi yang bergabung. Apa dengan perombakan kabinet hanya untuk ikutan nebeng nanti jika PDIP mencalonkan calon presidennya atau menaikan akseptabilitas kader partai nanti dalam pemilu legislatif serentak ?  

Jadi apa urgensinya masyarakat mendesak Jokowi melakukan perombakan kabinet di sisa masa kepemimpinannya? Ini menurut saya lho ya.

1. Dapat terjadi perombagkan kabinet, namun tepatnya bisa jadi rotasi menteri bukan pada pergantian menteri. Kalau perombakan Badan dan satuan tugas bisa terjadi, dan dimungkinkan mengganti dengan orang yang baru. 
2. Perombakan kabinet akan dilakukan apabila memang terjadi lagi kejadian pidato "marah-marah" Presiden pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juni 2020, atau marah-marah lainnya dalam jenis sidang kabinet lainnya,  yang menurutnya pekerjaan para pembantunya gak ada progres signifikan yang dibuat dalam menanggulangi pandemi saat itu. Sehingga menteri yang tidak mendukung program prioritas Presiden dalam hal ini dapat saja terjadi pergantian. Namun sejauh ini dengan semakin menurunnnya kasus positif Covid-19 dan semakin besar wilayah di Indonesia berada dalam zona rendah reziko Covid-19. Jadi untuk alasan ini gak mungkin dilakukan perombakan kabinet. Kecuali perombakan badan, institusi atau satgas penangan Covid-19 sangat dimungkinkan.
3. Perombakan kabinet untuk mengakomodir unsur PAN, gak akan terjadi apalagi menjadi dasar pertimbangan presiden. Kalau iya, surprise buat saya, sebegitu pentingnya peran PAN dalamkoalisi Pemerintah hingga  menempuh politik dagang sapi.
4. Jika Presiden kuatir dan merombak kabinetnya, atas dasar  pertimbangan bahwa dalam dua tahun kedepan terdapat Rancangan Undang-Undang yang akan diuslkan pemerintah sebagai legasi Jokowi, dan memudahkan untuk lolos karena mendapat dukungan dari partai pendukung pemerintah termasuk PAN, sepertinya gak sepenting itu kali. Tanpa PAN pun, partai pendukung pemerintah masih mendominasi.
5. Sisa 3 Tahun ini, menteri teknis dan politisi lagi, mau buat apa coba? Kalo harus duduk belajar dan turun tangan di lapangan. Mikirnya pasti 2024. Cuman ya tergantung desakan dan bisikan juga. Kejadian ini bisa terjadi, karena pernah menteri profesional saja ada yang ketendang dari kabinet. 
6. Dalam Bidang Keamanan, Hukum dan HAM seperti hasil survey Poltracking Indonesia yang menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah paling tinggi di bidang politik dan stabilitas nasional, yakni 64,1 persen. Perombakan kabinet dapat terjadi hanya pada rotasi menter
7. Dalam bidang ekonomi, dengan upaya yang cukup significant dari kementerian dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan tentunya kontrbusi dari kementrian lainnya, masih menujukan usaha yang baik. Jadi jika terjadi perombakan kabinet atas dasar petimbangan ini, saya pikir gak akan terjadi.
8. Dari seluruh kementerian, untuk menteri dibawah Koordinator kementrian Bidang Perekonomian menurut saya sangat dimungkinkan karena terkait erat dengan program Presiden dalam penanganan Covid-19, pendidikan, kesehatan  dan masalah kesejahateraan masyarakat yang menurut saya menjadi tolak ukur untuk menujukan tingkat kepuasaan pemerintahan dan dapat menongkrak pertumbuhanekonomi. Tapi semua kembali ke hak prerogative presiden.
9. Jika perombangkan kabinet ini terkait dengan pemilu serentak 2024, gak perlu menjadi kekuatiran. Kecuali ada keinginan partai-partai untuk menampilkan jagoannya di kursi menteri untuk selanjutnya maju dalam pemilu serentak 2014, khususnya untuk pilpres. Jadi menurut saya gak akan mungkin, kecuali dalam prespektif lain, para pembisik (penasehat) Presiden melihat hal ini sebagai hal yang penting. Dan lagi-lagi Presiden ditelikung. 

Kalo ada permainan mafia di dalam tubuh kepresidenan, ini bisa menjadi masalah besar banget. Jokowi bisa ditekan untuk melakukan resuffle. Emang ada mafia di lembaga kepresidenan? Adalah...tebaik-tebak buah manggis deh. Lah itu yang desak dan membisik bukan mafia ya?

Nah lalu apa hubungannya dengan Mafia? Ini bagian seru kalo dibahas. Gak ukup hanya lewat tulisan. 

Dikutip dari buku Negara Mafia oleh Laode Ida (2010: 36), mafia merupakan suatu perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan di suatu negara, yang melakukan berbagai kejahatan atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan sering merugikan masyarakat dan Negara. Para mafia melakukan tindak kriminal dengan cara-cara yang tidak biasa dan sulit dideteksi oleh masyarakat biasa. (Kumparan 12 Juli 2021).

Kemudian, melalui artikel “Organized Crime Takes Office by Moisés Naím” Dalam politik, negara mafia adalah sistem negara di mana pemerintah terikat dengan kejahatan terorganisir sampai pada tingkat ketika pejabat pemerintah, polisi , dan/atau militer menjadi bagian dari perusahaan kriminal.