"Kami masih menunggu Peraturan Menteri Penididikan dan Kebudayaan mengenai sekolah layanan khusus sepert ini, padahal dasar peraturannya telah ada, yaitu UU Sisdiknas no. 32 tahun 2003 dan PP no. 17 tahun 2010, tetapi petunjuk teknisnya masih belumn ada," Katanya
Lebih lanjut menurut  Isrodin, karena merupakan sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus, maka sekolahnya memberikan tambahan pendidikan yaitu 30 Standar Kecakapan Peserta Didik (SKPD). Jadi  menurutnya, sekolah  yang diasuhnya ini hampir mirip dengan SMK.
[caption id="attachment_319890" align="aligncenter" width="553" caption="Foto bersama di depan Padepokan Boarding School "]
Sekolah ini sebenarnya sudah banyak diberitakan di berbagai media cetak maupun online dan telah menerima berbagai penghargaan dari pemerintah. Beberapa diantaranya Anugerah Peduli Pendidikan Tahun 2012 oleh Menteri Pendidikan diberikan kepada Muhamad Adib untuk kategori masyarakat yang menginisiasi berbagai layanan pendidikan. Di tahun yang sama, Muhamad Adib juga meraih penghargaan PGRI Award Provisi Jawa Tengah.
Walau demikian, menurut pengamatan TIM Idkita, sekolah ini belum tertangani dengan baik untuk dapat dijadikan role model Sekolah Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Menengah yang menghasilkan kader pembangun desa yang memang dibutuhkan saat ini. Selain masalah pengakuan atas izin dan persyaratan yang telah diajukan, penerimaan siswa di tahun ke 2 dan ke 3, menurun dibandingkan angkatan pertama yang saat ini telah duduk di kelas 3. Alhasil, siswa  kelas 3 pada tahun ini "terpaksa" harus mengikuti ujian setara dengan kejar paket C.
Banyak pejabat dan tokoh masyarakat telah mengujungi sekolah ini, diantaranya Ny. Nafsiah Dahlan Iskan, yang berjanji akan mengajak Bapak Dahlan Iskan untuk berkunjung ke sekolah ini, namun tak kunjung direalisasi. Termasuk janji Gubernur Baru  Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, masih mereka tunggu hingga saat ini, untuk ikut mengajar langsung di alam dimana mereka jadikan sebagai laboratorium alam selama menempuh pendidikan di Boarding School "Mbangun Desa".
Beberapa bantuan  yang diberikan sepertinya belum tepat sasaran, fokus bantuan masih bersifat proyek/kegiatan yang bersifat insidential belum diarahkan untuk memperkuat sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang memenuhi standar minimal. Paling tidak memiliki gedung sekolah di atas  tanah sendiri, fasilitas pendidikan yang memadai, peralatan praktek dan tentu saja tenaga pengajar yang secara suka rela ikut berpartisipasi secara aktif.
Sepertinya, pejabat-pejabat yang kerap mengujungi sekolah ini, perlu mengevaluasi lagi "janji-janji"-nya untuk mewujudkan mimpi dan harapan sekolah yang memiliki program mulia ini. Â Penghargaan maupun pujian apapun takan berarti tanpa bantuan secara konkrit di lapangan.
"Kekecewaan" pernah mereka alami sebelumnya, ketika 20 siswa Boarding School "Mbangun Desa" ini melakukan long march, berjalan kaki dari  Purwokerto menuju Jakarta selama 18 hari, sejak 5 Oktober 2013 (kompas.com 28/10/2013). Impian bertemu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani SBY di Istana bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kandas. Padahal menurut mereka, surat sudah lama dilayangkan sebelumnya namun tidak mendapat respon dan konfirmasi yang jelas.
[caption id="attachment_319893" align="aligncenter" width="553" caption="Siswa Sedang Mengikuti Pemaparan TIm IDKITA"]
***
