“Seberapa cepat kebohongan itu, tapi kebenaran akan terus mengejarnya”~Tan Malaka
Polemik yang terjadi di Pemerintahan Desa Tanah Merah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Desa Tanah Merah. Pemberhentian RT yang dilakukan oleh Kepala Desa seharusnya dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek. Penting untuk dicari solusi yang dapat menyeimbangkan kewenangan Kepala Desa dengan kepercayaan masyarakat terhadap RT.
Solusi tersebut harus didasarkan pada regulasi yang jelas, akuntabel, dan adil, serta dengan melibatkan semua pihak terkait. Agar tidak teridikasi maladministrasi, ketika kekosongan jabatan RT yang diberhentikan tentunya akan terjadi yang namanya rangkap jabatan dan ini tentunya akan berimbas kepada transparasi dana desa dalam tata kelola pemerintahan desa.
Tentunya ini tidak sampai disana, masyarakat yang notabenenya ingin berpartisipasi jadi enggan untuk terlibat. Kenapa itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ketidakpercayaan kepada pemerintahan desa tentunya. Lain halnya dengan yang mendukung, ini yang harus diluruskan.
"Jika sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya tidak bisa dikritik, maka akan mati juga ilmu pasti itu”.~Tan Malaka
Demi mewujudkan terciptanya tata kelola desa yang baik dan efektif, serta terhindar dari konflik dan perpecahan di masyarakat. Tentunya Kepala Desa, BPD, Aparat Desa serta LKD harus paham dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini tidak bisa dipahami setengah hati, tapi memang harus benar-benar dipahami.
Dengan dipahami UU ini dengan baik, diharapkan dapat tercipta tata kelola desa yang baik dan efektif, serta terhindar dari konflik dan perpecahan di masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, Menurut Andre Vetronius selaku Ketua Umum LKpIndonesia mengusulkan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) terkait hal ini.
"Saya mengusulkan harus segera dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) untuk mengusut tuntas terkait persoalan yang terjadi di Pemerintah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau"ujarnya
Pembentukan satgas ini untuk menyelidiki maladministrasi, transparansi dana, dan rangkap jabatan yang terjadi di pemerintah desa. Ini merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Desa Tanah Merah. Satgas ini nantinya dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa, serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
"Berpikir besar terlebih dahulu, kemudian mulai bertindak”.~Tan Malaka
Apa manfaat pembentukan satgas ini? Pembentukan Satgas ini bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas. Pertama, Satgas dapat membantu pemerintah desa untuk lebih akuntabel kepada masyarakat dengan memastikan bahwa mereka menggunakan dana desa secara transparan dan bertanggung jawab. Satgas juga dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana desa.
Kedua, meningkatkan tata kelola, Satgas dapat membantu pemerintah desa untuk meningkatkan tata kelola dengan memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku. Satgas juga dapat membantu pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dana desa.
Ketiga, memastikan dana desa digunakan secara efektif dan efisien: Satgas dapat membantu memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Satgas dapat melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa.
Tujuan pembentukan satgas ini untuk menyelidiki maladministrasi, transparansi dana, dan rangkap jabatan di pemerintah desa harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Satgas harus terdiri dari orang-orang yang kompeten, profesional, dan independen. Satgas juga harus memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan tugasnya dengan efektif.
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan satgas:
- Komposisi satgas: Satgas harus terdiri dari orang-orang yang kompeten, profesional, dan independen. Satgas harus terdiri dari berbagai pihak, seperti perwakilan dari masyarakat desa, pemerintah daerah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil.
- Kewenangan satgas: Satgas harus memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan tugasnya dengan efektif. Satgas harus memiliki kewenangan untuk memanggil dan memeriksa saksi, mengumpulkan bukti, dan melakukan audit.
- Sumber daya satgas: Satgas harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Satgas harus memiliki anggaran yang memadai, serta staf yang terlatih dan berpengalaman.
Pembentukan satgas untuk menyelidiki maladministrasi, transparansi dana, dan rangkap jabatan di pemerintah desa merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa, serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Dengan pembentukan satgas yang tepat, diharapkan dapat membantu mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Berikut adalah beberapa contoh kasus maladministrasi, transparansi dana, dan rangkap jabatan di pemerintah desa yang dapat diselidiki oleh satgas:
Maladministrasi:
1. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat desa;
2. Pengabaian kewajiban oleh pejabat desa;
3. Keputusan desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Prosedur desa yang tidak efisien dan efektif.
Transparansi dana:
1. Dana desa tidak digunakan secara transparan;
2 Laporan penggunaan dana desa tidak dibuat dan/atau tidak disampaikan kepada masyarakat desa;
3. Masyarakat desa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desa.
Rangkap Jabatan:
- Pejabat desa merangkap jabatan di organisasi lain seperti BumDes, LKD, LPM dan organisasi lain;
- Pejabat desa merangkap jabatan sebagai tim sukses dalam pemilihan kepala daerah, LKD atau kepala desa;
- Pejabat desa merangkap jabatan sebagai pengusaha. Pengusaha dalam konteks ini penyediaan barang atau jasa untuk pemerintahan desa dan
- Merangkap jabatan lain yang melanggar perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Satgas ini nantinya dapat melakukan berbagai langkah untuk menyelidiki kasus-kasus maladministrasi, transparansi dana, dan rangkap jabatan di pemerintah desa. Satgas dapat mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan melakukan audit. Satgas juga dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang ditemukan.
Pembentukan satgas untuk menyelidiki maladministrasi, transparansi dana, dan rangkap jabatan di pemerintah desa merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa, serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Dengan pembentukan satgas yang tepat, diharapkan dapat membantu mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
