   Kegiatan Jual Beli didalamnya terdapat suatu perikatan yakni perjanjian, dimana pembeli dan penjual harus memenuhi kewajibannya masing masing. Selain memenuhi kewajibannya, penjual dan pembeli juga harus mendapatkan haknya. Tidak boleh adanya suatu pengingkaran dalam perjanjian atau biasa disebut wanprestasi, apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas suatu perjanjian jual beli tersebut maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kepastian hukum.
   Seperti pada Putusan Mahkamah Agung No.6/Pdt.G/2018/PN Lrt, yang didalamnya terdapat kasus jual beli yang telah terjadi lama yakni pada tahun 1997 namun sertifikat hak milik belum balik nama kepada atas nama Singgi Siswanto (pembeli), sehingga pembeli berkonsultasi kepada Badan Pertanahan Nasional daerah setempat dan menyarankan untuk mengesahkan akta jual beli terlebih dahulu agar memudahkan proses balik nama. Kegiatan Jual Beli yang dilakukan oleh Penjual dan Pembeli tersebut telah memenuhi syarat 1320 KUHPerdata. Namun untuk melegalkan atau mengesahkan akta jual beli tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh pengadilan. Ketiga sertifikat atas nama Tergugat yakni Sumandi sudah diserahkan kepada Penggugat, namun sesuai dengan perjanjian bahwa Tanggung Jawab untuk balik nama sesuai dengan perjanjian adalah tanggung jawab tergugat namun tergugat tidak juga melakukan ganti nama atas nama penggugat, oleh karena itu penggugat merasa dirugikan dan mengajukan gugatan untuk mengesahkan Akta Jual Beli.
   Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah maka Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.[1] Pendaftaran Tanah  terdiri dari pemeliharaan data. Kegiatan  Pendaftaran Tanah pertama kali dapat dilakukan secara sporadis maupun sistematis. Pendaftaran Tanah melalui sporadis berarti pendaftaran tanah tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang akan akan mendaftarkan tanah yang masih berstatus hak lama. Pendaftaran tanah  melalui sistematis merupakan pendaftaran yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap satu kelurahan yang masih belum bersertifikat tanah. Peraturan Pemerintah No 24/1997 menyebutkan bahwa tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Sertifikat merupakan alat bukti atas adanya pendaftaran tanah, sertifikat memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dimuka pengadilan.
   Camat berkedudukan di Kelurahan dengan Tugas Pokok yakni memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum peemerintahan serta urusan peemrintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Sesuai dengan amanat undang undang bahwa Camat merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ditingkat desa atau kelurahan yang di wilayahnya masih belum ada PPAT atau Notaris. Tanggung jawab Notaris atau PPAT terhadap Akta yang dibuatnya, seorang PPAT bertanggung jawab terhadap para pihak yang disebut sebagai klien nya sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang Undang Republik Indonesi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :
- Didalam Akta, mengenai hal hal yang secara tegas ditentukan dalam Undang Undang Jabatan Notaris
- Jika Suatu Akta karena tidak memenuhi syarat syarat mengenai bentuk (gebrek in de vorm) Â mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan
- Dalam segala hal dimana menurut ketentuan ketentuan dalam Pasal 1365, 1366 dan 1376 KUHPerdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan.
   Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Camat memiliki kewenangan secara khusus terhadap objek tanah di daerah pemerintahannya. Kewenangannya antara lain adalah izin untuk membuka tanah  namun dicabut kembali oleh Menteri Dalam Negeri dengan No. Surat 593/5707 tanggal 22 Mei 1984. Pada Pasal 7 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan untuk desa desa dalam wilayah terpencil Menteri dapat menunjuk PPATS. Kemudian pada Pasal 5 PP No. 37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Camat berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun didaerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT sementara.
   Pada Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan  PPAT menyebutkan bahwa "Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau melayani golongan masyarakat tertentu. Menteri dapat emnunjuk pejabat-pejabat dibawah ini sebagai Pejabat Sementara atau PPAT Khusus" :
- Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Seementara
- Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta yang diperlukan dalam rangka program program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi Negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.
   Penjelasan diatas sudah cukup menyakinkan bahwa Camat memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan PP No. 37 Tahun 1998. Dalam Kasus antara Singgi Siswanto dan Sumandi tersebut, Akta Otentik yang dibuat oleh Camat Kelurahan Larantuka merupakan sah menurut hukum. Hanya saja dalam kasus tersebut untuk melakukan pengesahan akta jual beli yang kemudian akan dibuat sertifikat, perlu adanya pengesahan dari Pengadilan untuk memperkuat Akta Jual Beli.
   Pembuktian merupakan suatu proses dimana alat alat bukti digunakan untuk dipergunkan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pada UUPA dikenal ada dua alat bukti kepemilikan hak atas tanah yakni sebelum UUPA dan setelah berlakunya UUPA. Pembuktian pada hukum tanah digunakan hukum tertulis yakni kepemilikan sebidang tanah tidak lengkap atau tidak ada. Kekuatan Pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat yakni Singgi Siswanto malalui bukti bukti yang diajukan, oleh Hakim dirasa sesuai dan telah bermaterai cukup. Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dan memutuskan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Kelurahan Larantuka adalah Sah menurut Hukum dan membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.
 D. PENUTUP
   Kasus yang ada pada Putusan No.6/Pdt.G/2018/PN Lrt adalah tidak dipenuhinya tanggung jawab Tergugat untuk melakukan balik nama atas Penggugat, yang mana jual beli telah dilakukan dalam kurun waktu yang lama yakni tahun 1997 namun sampai 2018 belum juga dipenuhi oleh Tergugat. Sehingga menyebabkan penggugat merasa perlu untuk mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan demi tercapainya Kepastian Hukum bagi Penggugat. Terkait dengan Putusan No.6/Pdt.G/2018/PN Lrt tersebut, Camat telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 yakni menghendaki bahwa Camat merupakan pejabat umum yang dapat membuat Akta Otentik dalam kasus ini yakni Akta Jual Beli. Sehingga dalam putusan Hakim diputuskan bahwa Akta jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut hukum dan perundang undangan.
   Perbuatan Hukum jual beli tanah haruslah dilakukan sesuai dengan Peraturan dan undang undang yang berlaku. Perlu untuk mendaftarkan tanah apabila telah terjadi pemindahan hak agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan bagi penulis.
