Tetapi disisi sampingnya program Tapera sesungguhnya tidaklah masuk akal jika dipikirkan dengan baki- baik. Yang pertama ialah dilihat dari sudut potongan yang dikenakan maka diwajibkan untuk memangkas 2,5% sampai 3%. Hal tersebut mustahil untuk mendapatkan rumah dengan melihat harga dipasaran sekarang. Jika pun ada lokasinya pasti jauh dari perkotaan.
Berikutnya, karena pemerintah hanya mengumbar skema pembiayaan rumah tanpa melakukan intervensi apapun atas penguasaan tanah, harga, dan pengembangan kawasan baru. Di banyak negara , langkah pertama yang dilakukan pemerintah untuk membuat hunian terjangkau bagi warganya harus menciptakan produksinya terlebih dahulu.
Setelahnya, seandainya pemerintah berniat untuk menekan angka ketimpangan kepemilikan rumah atau backlog di Jakarta -- jalan keluar yang seharusnya dilakukan adalah membangun hunian terjangkau berupa hunian Transit Oriented Development (TOD) seperti apartemen sewa murah yang dekat dengan transportasi publik. Selain itu juga terdapat adanya Distrust yang terjadi dikalangan masyarakat. Hal itu terbukti saat Tapera dipekernalkan langsung menjadi bahan perbincangan di kalangan publik. Sebagian masyarakat khawatir jika dananya akan diselewengkan oleh pemerintah seperti pada program jaminan sosial di Asabri, Jiwasraya, serta Taspen.
Mimpi memiliki rumah impian tidak seharusnya menjadi privilege bagi segelintir orang. Setiap individu berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman. Diperlukan upaya nyata dari berbagai pihak, baik pemerintah, pengembang perumahan, maupun masyarakat, untuk mewujudkan mimpi ini menjadi kenyataan. Solusi kreatif dan inovatif harus dicari untuk menjembatani jurang yang menganga antara harga rumah dan kemampuan masyarakat.
Hanya dengan kerjasama dan komitmen bersama, mimpi memiliki rumah impian tidak lagi terkubur di bawah harga selangit, dan menjadi kenyataan yang dapat dinikmati oleh semua orang.
