Pemindahan Ibu Kota dengan Utang?

Rasa -- rasanya pembahasan mengenai pemindahan ibukota seakan tidak ada habis -- habisnya untuk dibahas. Pro kontra masih kerap terjadi, banyak yang masih menyayangkan rencana pemerintah terkait pemindahan ibukota tersebut. 

Banyak pihak yang menilai bahwa pemindahan ini cenderung tergesa -- gesa, nyatanya rencana pemindahan ibukota ini telah direncanakan sejak masa pemerintahan presiden pertama kita yaitu presiden Soekarno. 

Banyak juga yang berpikir bahwa pemindahan ibukota tidak akan memberikan dampak apapun namun justru akan menambah beban berupa hutang bagi negara. Banyak juga yang meragukan bahwa perpindahan ibukota, akan dapat mendongkrak kemajuan perekonomian negara.

Berdasarkan data yang diberikan pemerintah, pemindahan ibukota akan memakan biaya sekitar 466 triliun. Dimana anggaran tersebut, nantinya tidak hanya berasal dari pemerintah namun juga melibatkan banyak pihak seperti investasi swasta. 

Lalu bagaimana dengan nasib Jakarta setelah ibukota resmi dipindah? Jakarta menjadi pusat wilayah bisnis, dimana terjadi pemisahan antara wilayah pemerintahan dan wilayah bisnis, kemudian status Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan dicabut, kemudian akan dibuat skema tukar guling dimana gedung perkantoran yang tidak digunakan, akan disewakan kepada pihak kedua dengan tarif sesuai kontrak yang ada. 

Melakukan kerja sama untuk pembentukan perusahaan atau joint venture. Yang ketiga, dengan cara menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang. 

Skema terakhir yaitu, sewa gedung dengan catatan pihak pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru. Diharapkan hasil tukar guling ini mampu menambal kebutuhan pembangunan ibukota baru yang bersumber dari APBN.  

Menurut ekonom Institute for Developmentof economic and Finance (INDEF) pemindahan ibukota tidak akan berdampak pada perekonomian secara luas. 

Menurut kajian INDEF yang dilakukan, perekonomian hanya akan berdampak pada wilayah terkait yaitu wilayah Kalimantan Timur namun tidak akan berpengaruh secara luas pada seluruh wilayah Kalimantan, sehingga pemindahan ibukota dinyatakan oleh beliau bahwa tidak akan mampu untuk mendongkrak perekonomian dalam lingkup seluruh Indonesia. 

Sementara jika menilik dari sektor -- sektor yang ada, tidak semua sektor akan menggeliat karena adanya pemindahan ibukota, berdasarkan hasil riset menemukan bahwa ada distorsi terhadap sektor yang memproduksi barang atau tradeable. Kenaikan hanya terjadi pada sektor properti, spekulan tanah, kontruksi administrasi pemerintahan sedangkan pada sektor lain seperti tambang, kebun justru mengalami kontraksi penurunan. 

Selain itu menurut beliau, pemindahan ibukota akan menimbulkan munculnya tambahan biaya bagi pelaku usaha. Dimana biaya tersebut adalah biaya koordinasi. 

Munculnya permasalahan seperti permasalahan koordinasi yang baru, dimana nantinya jarak antara pusat pemerintahan yang dipindah di wilayah Kalimantan Timur dengan pusat ekonomi atau bisnis yaitu Jakarta akan jauh, sehingga nilai biaya ongkos untuk koordinasi perlu untuk diperhituungkan. 

Selain permasalahan tersebut, beliau juga mengatakan bahwa akan muncul permasalahan seperti adanya biaya baru nantinya akan dibebankan kepada pelaku usaha otomatis bukan menumbuhkan namun justru akan menjadi beban atau operasional cost bagi para pelaku usaha.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas berpendapat bahwa pemindahan ibukota di luar pulau Jawa akan membawa dampak berupa nilai tambah ekonomi pada sektor non tradisional bagi kawasan yang dipilih tersebut. Beliau menambahkan bahwa pemindahan tersebut juga akan memunculkan dampak berupa munculnya sektor jasa baru dari sektor jasa yang sudah ada. 

Dampak ekonomi tersebut menurutnya akan lebih maksimal apabila diikuti dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan juga teknologi di sekitar wilayah tersebut. Karena perekonomian di Kalimantan sendiri saat ini masih ditunjang oleh sektor tradisional seperti sumber daya alam berbasis tambang, perkebunan dan hutan. 

Beliau juga memaparkan pemindahan tersebut akan meningkatkan jumlah PDB sebesar 0,1 %, dengan adanya proyek pemindahan ini, nantinya diperkirakan perekonomian di Kalimantan akan bertambah menjadi 5,1 %, selain itu pemindahan ini juga akan berefek pada perdagangan yaitu akan mendorong perdagangan antarwilayah di Indonesia.

Adanya pemindahan ini dirasa akan berdampak baik pada pemerataan ekonomi, apabila pemindahan ibukota tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat menyebabkan adanya pembangunan -- pembangunan baru di wilayah tersebut sehingga sarana dan prasarana menjadi semakin lengkap, dan mempermudah akses distribusi di wilayah tersebut, namun apabila pembangunan pemindahan ibukota tidak berjalan dengan baik maka dampaknya akan berkebalikan dan malah menimbulkan masalah baru. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar, yang mengatakan bahwa pemindahan Ibukota ke Kalimantan secara bertahap akan berdampak positif terhadap pertumbuhan pusat ekonomi baru, karena menurut beliau industri - industri manufaktur dan pengembangan kawasan industri seperti infrastruktur dan utilitas industri, area komersial dan perumahan akan berkembang. 

Beliau menambahkan bahwa, apabila dilihat dari sisi kemaritiman, pemindahan Ibukota ke Kalimantan akan menumbuhkan pusat - pusat pelabuhan dan logistik baru yang sejalan pula dengan konsep pengangkutan barang melalui tol laut yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahannya yang lalu. 

Selain itu beliau juga menyatakan pemindahan ibukota, artinya memisahan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis yaitu Jakarta, sehingga akan mengurangi dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis jika terjadi ketegangan atau kegaduhan politik dan aksi - aksi demonstrasi di pusat pemerintahan. 

Dengan perencanaan yang baik diharapkan ibukota baru juga akan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dalam pancasila sila kelima di bumi pertiwi ini. Jadi bagaimana menurut anda ? hutangkah pemindahan ibukota ?