Pemindahan Ibu Kota dengan Utang?

Munculnya permasalahan seperti permasalahan koordinasi yang baru, dimana nantinya jarak antara pusat pemerintahan yang dipindah di wilayah Kalimantan Timur dengan pusat ekonomi atau bisnis yaitu Jakarta akan jauh, sehingga nilai biaya ongkos untuk koordinasi perlu untuk diperhituungkan. 

Selain permasalahan tersebut, beliau juga mengatakan bahwa akan muncul permasalahan seperti adanya biaya baru nantinya akan dibebankan kepada pelaku usaha otomatis bukan menumbuhkan namun justru akan menjadi beban atau operasional cost bagi para pelaku usaha.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas berpendapat bahwa pemindahan ibukota di luar pulau Jawa akan membawa dampak berupa nilai tambah ekonomi pada sektor non tradisional bagi kawasan yang dipilih tersebut. Beliau menambahkan bahwa pemindahan tersebut juga akan memunculkan dampak berupa munculnya sektor jasa baru dari sektor jasa yang sudah ada. 

Dampak ekonomi tersebut menurutnya akan lebih maksimal apabila diikuti dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan juga teknologi di sekitar wilayah tersebut. Karena perekonomian di Kalimantan sendiri saat ini masih ditunjang oleh sektor tradisional seperti sumber daya alam berbasis tambang, perkebunan dan hutan. 

Beliau juga memaparkan pemindahan tersebut akan meningkatkan jumlah PDB sebesar 0,1 %, dengan adanya proyek pemindahan ini, nantinya diperkirakan perekonomian di Kalimantan akan bertambah menjadi 5,1 %, selain itu pemindahan ini juga akan berefek pada perdagangan yaitu akan mendorong perdagangan antarwilayah di Indonesia.

Adanya pemindahan ini dirasa akan berdampak baik pada pemerataan ekonomi, apabila pemindahan ibukota tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat menyebabkan adanya pembangunan -- pembangunan baru di wilayah tersebut sehingga sarana dan prasarana menjadi semakin lengkap, dan mempermudah akses distribusi di wilayah tersebut, namun apabila pembangunan pemindahan ibukota tidak berjalan dengan baik maka dampaknya akan berkebalikan dan malah menimbulkan masalah baru. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar, yang mengatakan bahwa pemindahan Ibukota ke Kalimantan secara bertahap akan berdampak positif terhadap pertumbuhan pusat ekonomi baru, karena menurut beliau industri - industri manufaktur dan pengembangan kawasan industri seperti infrastruktur dan utilitas industri, area komersial dan perumahan akan berkembang. 

Beliau menambahkan bahwa, apabila dilihat dari sisi kemaritiman, pemindahan Ibukota ke Kalimantan akan menumbuhkan pusat - pusat pelabuhan dan logistik baru yang sejalan pula dengan konsep pengangkutan barang melalui tol laut yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahannya yang lalu. 

Selain itu beliau juga menyatakan pemindahan ibukota, artinya memisahan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis yaitu Jakarta, sehingga akan mengurangi dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis jika terjadi ketegangan atau kegaduhan politik dan aksi - aksi demonstrasi di pusat pemerintahan. 

Dengan perencanaan yang baik diharapkan ibukota baru juga akan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dalam pancasila sila kelima di bumi pertiwi ini. Jadi bagaimana menurut anda ? hutangkah pemindahan ibukota ?