Pemindahan Ibu Kota dengan Utang?

Rasa -- rasanya pembahasan mengenai pemindahan ibukota seakan tidak ada habis -- habisnya untuk dibahas. Pro kontra masih kerap terjadi, banyak yang masih menyayangkan rencana pemerintah terkait pemindahan ibukota tersebut. 

Banyak pihak yang menilai bahwa pemindahan ini cenderung tergesa -- gesa, nyatanya rencana pemindahan ibukota ini telah direncanakan sejak masa pemerintahan presiden pertama kita yaitu presiden Soekarno. 

Banyak juga yang berpikir bahwa pemindahan ibukota tidak akan memberikan dampak apapun namun justru akan menambah beban berupa hutang bagi negara. Banyak juga yang meragukan bahwa perpindahan ibukota, akan dapat mendongkrak kemajuan perekonomian negara.

Berdasarkan data yang diberikan pemerintah, pemindahan ibukota akan memakan biaya sekitar 466 triliun. Dimana anggaran tersebut, nantinya tidak hanya berasal dari pemerintah namun juga melibatkan banyak pihak seperti investasi swasta. 

Lalu bagaimana dengan nasib Jakarta setelah ibukota resmi dipindah? Jakarta menjadi pusat wilayah bisnis, dimana terjadi pemisahan antara wilayah pemerintahan dan wilayah bisnis, kemudian status Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan dicabut, kemudian akan dibuat skema tukar guling dimana gedung perkantoran yang tidak digunakan, akan disewakan kepada pihak kedua dengan tarif sesuai kontrak yang ada. 

Melakukan kerja sama untuk pembentukan perusahaan atau joint venture. Yang ketiga, dengan cara menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang. 

Skema terakhir yaitu, sewa gedung dengan catatan pihak pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru. Diharapkan hasil tukar guling ini mampu menambal kebutuhan pembangunan ibukota baru yang bersumber dari APBN.  

Menurut ekonom Institute for Developmentof economic and Finance (INDEF) pemindahan ibukota tidak akan berdampak pada perekonomian secara luas. 

Menurut kajian INDEF yang dilakukan, perekonomian hanya akan berdampak pada wilayah terkait yaitu wilayah Kalimantan Timur namun tidak akan berpengaruh secara luas pada seluruh wilayah Kalimantan, sehingga pemindahan ibukota dinyatakan oleh beliau bahwa tidak akan mampu untuk mendongkrak perekonomian dalam lingkup seluruh Indonesia. 

Sementara jika menilik dari sektor -- sektor yang ada, tidak semua sektor akan menggeliat karena adanya pemindahan ibukota, berdasarkan hasil riset menemukan bahwa ada distorsi terhadap sektor yang memproduksi barang atau tradeable. Kenaikan hanya terjadi pada sektor properti, spekulan tanah, kontruksi administrasi pemerintahan sedangkan pada sektor lain seperti tambang, kebun justru mengalami kontraksi penurunan. 

Selain itu menurut beliau, pemindahan ibukota akan menimbulkan munculnya tambahan biaya bagi pelaku usaha. Dimana biaya tersebut adalah biaya koordinasi.