Menimbang Untung Rugi Penerapan ERP di Jakarta

Solusi Inovatif atau Beban Baru bagi Masyarakat ?

Jakarta, ibu kota Indonesia, adalah kota yang penuh dengan dinamika. Salah satu dinamika yang paling menonjol adalah lalu lintasnya yang padat. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. ERP adalah sistem jalan berbayar berbasis elektronik yang bertujuan mengurangi kemacetan. Tarifnya berbeda-beda sesuai kondisi kemacetan suatu jalan. 

Dengan demikian, pengguna kendaraan pribadi memiliki dua pilihan, yakni melanjutkan perjalanan dengan membayar tarif atau mencari jalur lain. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), telah menegaskan bahwa sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Mereka saat ini masih menyusun rencana peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE). 

Saat ini, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun rencana peraturan daerah untuk Pengendalian Lalu Lintas secara Elekronik (PLLE). Sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta direncanakan untuk dioperasikan setiap hari mulai pukul 05:00 WIB hingga 22:00 WIB. 

Untuk melewati jalan-jalan tertentu di mana gantry ERP berada, pengendara harus memasang perangkat In-Venicle Unit (IU) di kendaraan mereka. Perangkat IU memiliki barcode yang akan diaktifkan saat melewati gantry ERP, dan biaya ERP akan dipotong langsung dari saldo yang tersimpan pada kartu uang elektronik di IU. Pengendara juga dapat membayar biaya dengan kartu debit atau kredit.  

Namun, apakah ERP ini cukup untuk mengatasi kemacetan yang ada di kota Jakarta? atau bahkan menjadi masalah yang lebih besar bagi masyarakat? Bagaimana dampak ERP terhadap lingkungan? Apa opsi alternatif yang mungkin ada? 

Mengurangi lalu lintas di Jakarta dapat dicapai melalui penggunaan ERP. Dengan tarif, orang yang memiliki mobil harus berpikir dua kali sebelum melakukan perjalanan. Mereka mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan transportasi umum atau mencari rute alternatif yang gratis, yang pasti akan mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan mungkin mengurangi kemacetan. 

ERP memiliki potensi untuk menguntungkan lingkungan. Dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, ERP dapat membantu mengurangi polusi dan kebisingan, yang merupakan langkah maju menuju kota yang lebih hijau dan lebih sehat.

Input sumbSistem Jalan Berbayar Elektronik DKI Jakarta. (Foto: Antara) 

Sebaliknya, ERP mungkin tidak cukup untuk menangani masalah lingkungan di Jakarta. Meskipun ERP dapat membantu orang menggunakan transportasi umum, ketersediaan dan kualitas transportasi umum di Jakarta masih perlu ditingkatkan. Jika tidak ada transportasi umum yang efektif dan nyaman , masyarakat mungkin masih menggunakan kendaraan pribadi. Namun, mereka juga harus membayar tarif ERP, yang dapat menjadi beban bagi masyarakat. Tarif ERP yang disarankan berkisar antara Rp5.000 hingga Rp19.000 per kendaraan, dan ini mungkin terasa berat bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang sering menggunakan jalan berbayar.

Reaksi masyarakat terhadap rencana penerapan sistem ERP (Electronic Road Pricing) jalan berbayar di Jakarta telah beragam. Ada yang mendukung karena melihat kemampuan ERP untuk mengurangi kemacetan, tetapi ada juga yang menolak karena khawatir akan biaya tambahan.

Analisis sentimen dari 1.819 tweet di Twitter menunjukkan bahwa 28,72% bersentimen negatif, 18,24% bersentimen positif, dan 53,04% bersentimen netral. Tweet positif biasanya membahas keuntungan ERP, seperti kemungkinan mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi publik. 

Sementara tweet negatif berfokus pada biaya ERP dan bagaimana hal itu akan berdampak pada tingkat masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun ERP dapat mengurangi kemacetan, ada kekhawatiran bahwa sistem ini dapat mengganggu pengguna jalan, terutama dengan pendapatan rendah . Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penerapan ERP dilakukan secara adil dan inklusif, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik dikenal sebagai Electronic Road Pricing(ERP), di 25 ruas jalan di ibu kota. Kendaraan yang melintasi jalan berbayar harus memiliki alat On Board Unit (OBU), yang mengandung uang elektronik yang secara otomatis didebit saat kendaraan melewati pemindai jalan berbayar. Untuk kendaraan yang melintasi 25 jalan utama kota Jakarta, Electronic Road Pricing (ERP) yang akan diterapkan. Kendaraan yang terkena dampak ERP termasuk mobil dan sepeda motor, tetapi tidak termasuk sepeda listrik, kendaraan dengan plat kuning, kendaraan operasional pemerintah, kendaraan militer TNI dan Polisi.

Beberapa ruas jalan yang direncanakan akan dikenakan sistem ERP:  

Jalan Pintu Besar Selatan  
Jalan Gajah Mada  
Jalan Hayam Wuruk  
Jalan Majapahit  
Jalan Medan Merdeka Barat  
Jalan Moh Husni Thamrin  
Jalan Jend Sudirman  
Jalan Sisingamangaraja  
Jalan Panglima Polim  
Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1-Simpang Jalan TB Simatupang)  
Jalan Suryopranoto  
Jalan Balikpapan  
Jalan Kyai Caringin  
Jalan Tomang Raya  
Jalan Jenderal S Parman (Simpang Jalan Tomang Raya-Simpang Jalan Gatot Subroto)  
Jalan Gatot Subroto  
Jalan MT Haryono  
Jalan DI Panjaitan  
Jalan Jenderal A Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya-Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)  
Jalan Pramuka  
Jalan Salemba Raya  
Jalan Kramat Raya  
Jalan Pasar Senen  
Jalan Gunung Sahari  
Jalan HR Rasuna Said  

Tarif ERP yang disarankan berkisar antara Rp5.000 dan Rp19.000. Misalnya, biaya perjalanan satu arah di Jl. Sudirman membentang dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat berkisar dari Rp5.000 hingga Rp19.000.  
 
Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pendapat masyarakat akan sangat penting untuk pertimbangan kebijakan ini. Dia telah mengundang warga untuk memberikan pendapat mereka tentang rencana penerapan ERP.
Meskipun demikian, perlu diingat bahwa setiap opsi memiliki masalah. Peningkatan layanan transportasi umum, misalnya, akan memerlukan waktu dan dana yang signifikan. 

Sebaliknya, membatasi kendaraan dengan nomor plat ganjil genap mungkin tidak efektif jika tidak disertai dengan undang-undang yang ketat. Oleh karena itu, meskipun alternatif-alternatif tersebut harus dipertimbangkan, penerapannya memerlukan penelitian dan persiapan yang cermat. Hal yang paling penting adalah menemukan solusi yang paling efektif dan adil untuk setiap penduduk Jakarta.

Apakah ERP benar-benar bermanfaat bagi semua orang meskipun mereka dapat mengurangi kemacetan di kota Jakarta? Bagaimana dengan mereka yang tidak dapat membayar tarif ERP setiap hari? Apakah mereka perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk transportasi atau menghabiskan lebih banyak waktu di jalan?  
Saya percaya bahwa mempertimbangkan kepentingan semua pihak adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Mungkin sudah waktunya kita memikirkan cara menjadikan Jakarta menjadi kota yang lebih ramah bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang kaya.

Dengan status saya sebagai warga Jakarta, saya dapat merasakan dampak langsung dari kemacetan kota. Saya mengetahui bahwa pemerintah sedang berusaha untuk menemukan solusi untuk masalah ini. Namun, saya berharap solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. 

Menurut pendapat saya, Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar di Jakarta adalah langkah progresif dan penting dalam mengatasi masalah kemacetan yang semakin parah di kota ini. ERP adalah sistem yang memungut biaya kepada pengendara yang melintasi jalan-jalan tertentu selama jam operasional. Biaya ini akan berdampak pada keputusan pengendara apakah mereka akan menggunakan kendaraan pribadi mereka atau beralih ke transportasi umum.