Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
Boleh Saja Berburu Koin Jagat Asal Jangan Sampai Nekat
Cari Cuan dari Cari Koin Jagat, Mengapa Merusak?
Apakah Wacana Libur Sekolah saat Ramadan Tepat?
Bayang-bayang Krisis Transportasi
Empan Supandi, Guru yang Mengajar Jalan Kaki 12 KM
Deddy Corbuzier dan Kritik Program MBG
Kamu pasti suka!
Usman Al khair Larampeng
Usman Al khair Larampeng Mohon Tunggu... Jurnalis - Dan Demi Pena Apa Yang dituliskannya (Nun Wal-qalam Wama Yustarun)

Ujung pena bisa lebih tajam dari peluru

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Rancangan KUHP Mengancam Kebebasan Masyarakat

21 September 2019   12:10 Diperbarui: 23 September 2019   04:06 87
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto Voa-Islam
Foto Voa-Islam
Foto Voa-Islam
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

7. Pasal 440 tentang pencemaran orang mati

Setiap orang yang mencemarkan nama baik orang yang sudah mati dipenjara 9 bulan.

Sumber Tempo

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

rkuhp

pemerintah otoriter

koruptor tidak takut korupsi

politik

hukum

pengesahan rkuhp
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.