RUU Menguntungkan Pengusaha dan Merusak Lingkungan(?)

RUU Perkelapasawitan

Komisi Pertanian DPR

• Mengatur kriminalisasi berlebihan (misalnya petani yang tidak mengurus kebun)
• Pemutihan terhadap keterlanjuran penggunaan lahan kawasan hutan untuk kebun sawit
• Subsidi banyak diatur untuk usaha skala besar ketimbang petani pekebun sawit

RUU Perkoperasian

Komisi Koperasi DPR

• Memperkecil peran koperasi. Pemerintah hanya mengakui koperasi sebagai badan hukum penerima penyisihan laba BUMN dan BUMD
• Koperasi hanya dilihat sebagai penerima kredit dari perbankan
• Koperasi diharuskan membayar iuran kepada dewan koperasi Indonesia (Dekopin). Peraturan ini bermasalah karena Dekopin mendapat pendanaan dari APBN dan APBD

Sumber Koran Tempo Edisi Kamis,3 Oktober 2019 Hal 2