Semua warga Indonesia termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk dan menaati semua hukum yang berlaku, tidak ada yg terkecuali satupun dari kewajiban hukum.
- Pembatasan terhadap pemerintah
Pemerintah hanya boleh bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan di garis besarkan bahwa tidak bole bertindak sewenang wenang terhadap rakyat biasa.
- Perlindungan hak asasi manusia
Negara wajib melindungi hak asasi setiap manusia semua warga negara, termasuk ha katas hidup, ha katas martabat, dan ha katas kebebasan.
- Ketertiban hukum
Hukum harus di tegakkan secara merata dan adil, semua harus di perlakukan sama di bawah hukum, tidak tajam kebawah dan tumpul keatas, karna apapun pangkat dan jabatan setiap warga negara tidak berlaku di bawah hukum.
- Kepastian hukumÂ
Hukum harus jelas dan dapat di pahami oleh semua warga negara, tidak boleh ada hukum yg kabur atau dapat di gunakan secara sewenang wenang.
- Partisipasi public
Setiap warga negara memiliki hak atas berpartisipasinya dalam proses pembuatan kebijakan dari pemerintah.
       CONTOH PENERAPAN PRINSIP INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
- Sistem pradilan yang independen
Maksut dari poin pertama ini adalah, Indonesia memiliki sistem peradilan yang independen,
Dengan struktur Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi di bidang peradilan memastikan bahwa hukum di tegakkan dengan adil dan berdasarkan prinsip prinsip hukum,
Contoh : Mahkamah Agung menjatuhkan vonis terhadap pejabat tinggi yang terlibat dalam tindak korupsi.
- Perlindungan hak asasi manusia
Pemerintah Indonesia harus selalu menjaga dan berupaya untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negara,
