Walaupun hak, tentu tidak semudah yang dibayangkan untuk melayangkan surat kepada pemerintah. Ada prosedur panjang yang harus ditempuh, selain harus mengumpulkan dukungan yang tidak sedikit. Sehingga selama ini petisi hanya sebatas wacana atau hanya ada dalam literatur.
Namun, teknologi internet telah mengubah segalanya. Sesuatu yang dahulu sulit dilakukan sekarang menjadi mudah. Termasuk mengajukan petisi.
Buktinya, petisi yang digagas ibu Poppy Diharjo ini. Petisi yang beliau buat melalui aplikasi change-org telah menggugah warga dunia maya (Netizen/Internet Citizen). Sehingga 16.000 lebih netizen mendukungnya.
Dan ternyata keberhasilan petisi ibu Poppy Diharjo ini bukan yang pertama. Saya lalu mencari di situs pencarian google dan menemukan bahwa setiap tahun ada lebih dari 2 petisi yang digagas netizen yang berhasil.
Misalnya, di tahun 2018, kasus yang dialami seorang dosen IPB, Basuki Wasis yang sering menjadi saksi ahli kasus perusakan tambang, yang digugat oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Akhirnya Koalisi Anti Mafia Tambang berhasil mendapat dukungan 36.000 netizen melalui petisi ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk menolak gugatan Nur Alam.
Sebuah petisi lain yang membuktikan rakyat 'menang' melawan pemerintah. Dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Dan semakin menambah keyakinan saya, bahwa petisi bisa dijadikan alat kontrol bagi pemerintah dalam mengelola negara.
Secara trias politica kekuasaan negara memang terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Tetapi realitanya, fungsi pengawasan yang menjadi tugas legislatif jauh panggang dari api. Alih-alih menjadi alat kontrol, malah menjadi pendukung pemerintah (Eksekutif).
Bagaimanapun pemerintah harus diawasi, sehingga kemudian lahirlah oposisi. Dengan kekuatan yang cukup, oposisi memang sangat efektif dalam mengawasi dan mengontrol pemerintah. Namun, kalau kekuatan oposisi tersebut lemah, maka akan lemah pula fungsi kontrolnya.
Seperti yang terjadi sekarang. Kekuatan oposisi yang diperankan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sangat sangat lemah. Bisa dimaklumi, PKS yang memiliki 50 kursi harus melawan 7 partai yang berdiri di belakang pemerintah; PDI-P (128 kursi), Golkar (85), Gerindra (78), NasDem (59), PKB (58), dan PAN (44). Â Sementara Demokrat (54) tidak menyatakan secara jelas, ada di pihak oposisi atau tidak.
Bisa terbaca lemahnya PKS dengan 50 kursi harus melawan 452 kursi (tanpa menghitung demokrat). Dan pemerintah pun semakin jumawa merasa tidak akan ada yang sanggup 'melawan' setiap kebijakannya.
Melihat contoh keberhasilan 2 petisi di atas, penulis berharap petisi bisa mengisi kelemahan pihak oposisi (PKS) sebagai pengontrol pemerintah. Apalagi petisi langsung melibatkan masyarakat secara pribadi-pribadi, sehingga motivasinya benar-benar murni membawa keinginan rakyat.
