Dan, korupsilah cara tercepat dan termudah untuk kejar setoran, untuk mengganti modal tersebut.
Jadi menurut saya, dengan memakai logika kebalikannya, untuk mencegah kepala daerah korupsi, ciptakan sistem atau aturan yang membuat para kandidat tidak terbebani harus 'balik modal'.
Salah satunya adalah, aturan syarat minimal kursi parpol untuk mencalonkan kepala daerah harus diubah. Syarat minimal 20% kursi itu harus diperkecil menjadi 5% saja. Dengan demikian semua parpol berhak mengajukan calon untuk kandidat kepala daerah.
Jadi nanti biaya yang dikeluarkan seorang calon kepala daerah betul-betul hanya untuk cost politic. Dan tidak dipusingkan harus 'membeli perahu' sebagai syarat pencalonannya.
Dengan memperkecil modal yang harus dikeluarkan seorang calon kepala daerah, diharapkan keinginan dia untuk melakukan korupsi menjadi tidak ada.
Kecuali kalau memang syahwat mencurinya kelewat tinggi.
Dampak lain dengan memperkecil atau menghilangkan syarat parpol mengajukan calon kepala daerah adalah, setiap parpol mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan kepala daerah. Sehingga jumlah kandidat akan semakin banyak. Masyarakat (pemilih) akan mempunyai lebih banyak alternatif untuk dipilih.
Hal ini pun akan meringankan setiap calon kepala daerah saat menargetkan perolehan suara untuk memenangi pilkada. Semakin banyak calon, target suara yang dibutuhkan untuk menang akan semakin kecil, dan berarti biaya kampanye dan biaya tim sukses juga lebih kecil (murah).
Tetapi lagi-lagi kembali ke syahwat si Kepala Daerah. Kalau kata Bang Napi mah, tergantung niat.
