Apa yang salah, tentu saja salah karena para penikmat proyek betonisasi kehilangan sumber pendapatan jika tidak ada proyek pembangunan JLS lagi.
Menurut informasi dari lembaga CCSR pada 2021 lalu ada sebanyak Rp24 miliar yang dilakukan industri untuk program sosial di Kota Cilegon. Nah, bayangkan jika ditambah Rp 30 miliar sampai Rp 60 miliar lagi, berapa banyak rumah warga miskin yang bisa dibangun, berapa banyak juga warga yang akan memiliki jamban sehat, belum lagi, berapa banyak juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bakal mendapatkan pembinaan dan membuat ekonomi berjalan. Dibandingkan industri juga suruh patungan lagi untuk pembangunan jalan.Â
Saat ini, secara fungsi JLS sebagai jalur angkutan industri dan wisata menuju Pantai Anyer, artinya sudah bijak jika perawatannya diserahkan kepada pusat. Toh, nilai manfaat sebagai pemecah kemacetan jalur kota sebagaimana awal tujuan adanya JLS tidak hilang.
Fungsi lainnya JLS sebagai jalur perekonomian tetap juga akan hidup, toko, emprakan, pom bensin dan lainnya masih tetap ada, kecuali pemerintah pusat menjadikan JLS terusan sebagai jalan tol.Â
Bahkan, Walikota Cilegon Helldy Agustian juga menegaskan, jika pajak di sepanjang JLS tidak akan hilang. Sebab, Pemkot Cilegon tetap bisa memungut pajaknya.Â
Kenapa mesti bebal, Pemkot Cilegon akan mendapatkan keuntungan menghemat anggaran miliaran rupiah dan dialihkan ke program yang lebih memiliki nilai manfaat besar dibandingkan membeli beton. Tapi disisi lain Perawatan JLS akan tetap ada dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).
Sepanjang alasannya adalah untuk kemaslahatan tentu program Helldy tersebut akan baik. Terlebih, APBD sebaiknya digunakan untuk memperbaiki jalan masyarakat, atau pengentasan banjir di Kota Cilegon, akan lebih baik lagi. Manfaatnya lebih jelas.
