Begitu juga pada pemerintahan Abbasiyyah, pemerintahannya dipengaruhi oleh sistem kerajaan Persia. Jabatan raja diperoleh melalu garis turunan, bukan pemilihan dari rakyat. Disamping pemerintahan yang otoriter, sistem raja adalah wakil dari tuhan tumbuh kembali. Dari sini, kita bisa petakan, sistem monarki absolut, demokrasi, republik yang terjadi pada masa itu. jika pada dasarnya sistem demokrasi dan republik lahir di masa sebelum masehi, di Yunani, maka tidak salah, jika Islam juga telah menerapkan republik demokrasi pada negara Madinah. Dan yang penting lagi adalah daerah Hijaz tidak pernah tersentuh dengan kekuasaan Yunani. ‘Demokrasi’ lahir di tanah Arab karena budaya Arab yang asli yang sejalan dengan konsep demokrasi. Sistem komunikasi sosial mereka juga mengenggam erat-erat nilai-nilai demokrasi, baru kemudian diakulturasi dengan nilai-nilai keislaman bersama ajaran teologisnya. Dengan memahami budaya tanah Arab pada waktu itu, kita bisa memahami terbentuknya negara Madinah yang menerapkan sistem demokrasi dan menggunakan gaya republik . Kesimpulan terakhir yang bisa diambil adalah Hukum pemerintah bisa diadopsi dari ajaran agama dengan mempertimbangkan aspek humanism dan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, negara Islam adalah negara yang tidak memisahkan ajaran Islam dari UUD pemerintahan dan tetap menjadikan al-Qur’an sebagai sumber hukum yang tertinggi. Tata tertib negara tetap menjamin kebebasan rakayat dan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan tertinggi tetap milik Tuhan dan manusia hanyalah implikasi dari kekuasaan-Nya. Dan negara Madinah adalah bentuk konkrit negara Islam yang bahasa sekarang dibahasakan sebagai negara Republik Madinah dan demokrasi sebagai sistemnya.
