Ikuti Jejak SBY, Kini Jokowi Sudah Mengenal Rupiah?

Akhirnya Komisaris Jenderal Budi Waseso menjadi korban Gembong Mafia. Waktu demi waktu menjadi semakin terasa, dibawah kepemimpinan Jokowi, arah pembangunan Negara ini semakin tidak jelas. Ekonomi terus merosot, serapan APBN jauh dari harapan, Rupiah terus melemah, politik semrawut dan hukum menjadi “mesum”. Hukum “dikencingi” Kekuasaan. Pragmatisme menjadi pilihan “Aji Mumpung”. Antara Jokowi dan SBY tidak ada bedanya.
Alkisah seorang bernama RJ Lino menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelindo II sejak tahun 2008 saat itu diangkat oleh Sofjan Djalil menteri BUMN. Tiba tiba saja RJ Lino kaget dan meradang karena mendadak kantornya digeledah oleh Bareskrim. Kabareskrim Komjen Budi Waseso memimpin langsung penggeledahan ini.

RJ Lino tidak terima, tanpa pikir panjang dia pamerkan kesaktian. RJ Lino angkat HP, Sofjan Jalil Kepala Bappenas dimaki dan diancam. Seolah RJ Lino ingin mengatakan” hai Sofjan Djalil, bilang ke Presiden Jokowi Gue RJ Lino yang sudah banyak berjasa membantu pemenangan dalam Pilpres. Sekali lagi bilang ke Jokowi – JK, gue ini sudah banyak berbuat untuk mereka. Apa saja gue kasih, terutama uang untuk pemenangan mereka. Apakah gue harus membeberkan semua ini kepada rakyat?!!!

Masih belum titik, RJ Lino memberi peringatan “Sampaikan juga ke pak JK, Gue juga sudah jaga bisnisnya pak JK selama bertahun tahun. Sudah mengeruk keuntungan bertumpuk tumpuk. Gue kasih bermacam fasilitas khusus untuk perusahaan pak JK. Anda tahu yang digeledah Bareskrim itu berhubungan langsung dengan bisnis pak JK, apa mau pak JK digeledah? Kalau gue diobok obok begini gue mau bongkar semuanya. Sekarang hanya ada satu pilihan, Pecat Budi Waseso jika kalian ingin selamat!!!”.

Bukan hanya Sofjan Djalil, RJ Lino juga menelpon Rini Sumarno menteri BUMN, Luhut Binsar Panjaitan dan mungkin Wapres Jusuf Kalla. Kesaktian RJ Lino terbukti, sontak Istana guncang, shock, panik dan kemudian membara. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kebanjiran telpon dari para menteri tersebut dan akhirnya dipanggil khusus oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Perintahnya jelas “ Copot Budi Waseso”. Pertanyaanya mengapa Pelindo II digeledah dan mengapa Istana membara?

Dalam kunjungan mendadak Presiden Jokowi ke Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6/15), mengatakan: "Kita seperti ini sudah lama, ada yang sehari, tiga hari, 20 hari, 25 hari. Itu yang harus diselesaikan. Entah urusan dengan karantina, Kementerian Perdagangan, saya tidak mau tahu. Saya ingin mendekati negara-negara tetangga, karena saya hitung kerugian akibat ketidakefiensian ini tidak kecil sampai Rp 780 triliun. Dan perlu saya sampaikan, kalau sudah sulit, bisa saja Dirjen-nya saya copot, bisa saja pelaku usaha di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot. Bisa saja, kalau kerjanya seperti itu,". CNN Indonesia.

Signal tegas Presiden Jokowi langsung direspon oleh Polri yakni Polda Metro Jaya. Inefisiensi 780 trilyun rupiah sebuah angka fantastis. Polri bergerak meringkus mafia Dwelling Time mulai dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Operasi terus berlanjut dan akhirnya sampailah ke operator Pelindo II.

Namun ketika Polda Metro akan memeriksa Pelindo II dirasakan ada kekuatan besar yang menghadang. Polda Metro jaya jadi ragu untuk melangkah. Melihat keadaan tersebut Kabareskrim Komjen Budi Waseso turun tangan menggeledah Pelindo II. Tak disangka tak dinyana ternyata ada “ Perkumpulan Raja Jin” disana. Budi Waseso membentur tembok. Perlu dicatat yang dilakukan Budi Waseso adalah perintah Presiden Jokowi demi menyelamatkan uang negara 780 trilyun rupiah.

Menyikapi gerakan Budi Waseso, konon JK , LBP, RS dan ketua Apindo inisial SW menggelar rapat menyusun narasi untuk “bernegosiasi” dengan Presiden Jokowi. Sesuai skenario, Presiden Jokowi akhirnya memanggil Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Saat itu Jokowi ditemani wapres JK dan MenkoPolhukam LBP. Tanpa basa basi Jokowi memerintahkan Kapolri supaya segera mencopot Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Kapolri tidak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan secara tuntas. Badrodin-pun pulang dengan hati galau.

Sementara itu opini yang disajikan kepada publik adalah Kabareskrim membuat kegaduhan dikala ekonomi sulit. Budi Waseso tidak memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelaku ekonomi untuk bekerja. Cara cara Budi Waseso dianggap berbahaya bagi jalanya pemerintahan. Sebagian besar publik sulit mengerti argumentasi yang disampaikan oleh Pemerintah Jokowi.

Kembali ke RJ Lino, siapakah dia? mengapa dia menjadi super sakti ? Dari Broadcast BBM yang beredar RJ Lino mempunyai seorang anak bernama Clarissa. Setelah ditelusuri ternyata Clarissa adalah pemegang saham 46,6 persen dari BUKAKA TEKNIK UTAMA. Kepemilikan saham Clarissa atas nama Amadeus Acquisition perusahaan milik suaminya bernama Ezra.

RJ Lino juga dipercaya oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi – JK untuk menjadi penyelenggara Pelantikan Kabinet Kerja walaupun akhirnya gagal karena Megawati tidak menyetujui. Berita rencana pelantikan ini sudah menyebar luas apalagi sejumlah persiapan sudah dilakukan.
Tempo.co menurunkan berita bahwa Pengelola pelabuhan melakukan sejumlah persiapan untuk pengumuman kabinet. Sumber Tempo di International Port Corporation PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II mengungkapkan, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino mengeluarkan memo internal yang berisi instruksi agar segenap jajaran IPC ikut membantu melancarkan kegiatan pengumuman menteri di Pelabuhan Tanjung Priuk. "Total menghabiskan biaya Rp 500-700 juta," Dan biaya itu, berasal dari dana IPC, bukan dari Sekretariat Negara (22 /10 2014). Apakah biaya tersebut sudah masuk dalam audit BPK sebagai penyalahgunaan uang negara? Pasti BPK ketakutan!

 

 

© Disediakan oleh Tempo Pelindo II Siapkan Acara Pengumuman Kabinet Jokowi
Betapa hebat RJ.Lino, pelantikan kabinet-pun diaturnya. Saat itu memang santer diberitakan bahwa RJ Lino termasuk salah satu menteri yang dipilih oleh Jokowi-JK. Rumor yang beredar Lino kandas karena stabilo merah dari KPK.

Zaldi Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, menilai Lino tidak memiliki rekam jejak yang meyakinkan."Saya kok pesimistis dengan track record Pak Lino di Pelindo II. Buktinya biaya pelabuhan naik terus,". Lino, juga tidak bisa membawa Pelindo II untuk berjaya di negeri sendiri. "Pelabuhan kita malah dikuasai asing, kerja sama dengan asing diperpanjang. Kita sudah 15 tahun belajar dari asing, masak kita masih tidak bisa mengelola pelabuhan sendiri dengan baik?" Selasa (21/10/2014).

Kerjasama konsesi pengelolaan JICT dengan TPK Koja dengan Hong Kong Hutchison Port Holding (HPH) dilakukan Pelindo II pada 1999 dengan jangka waktu 20 tahun atau akan berakhir 2019. Sejak akhir tahun lalu, Pelindo II menyatakan akan memperpanjang kerjasama tersebut hingga 2039 dengan imbalan dari HPH berupa dana segar sebesar US$ 250 juta yang diterima di awal serta tambahan pemasukan per bulan yang nilainya mencapai puluhan juta dolar. CNNIndonesia, Jumat (3/7/15).

Beberapa dugaan : Mungkinkah Jokowi baru diberitahu, bahwa biaya kampanye Pilpres berasal dari Pelindo II? Atau Mungkinkah Jokowi sudah mulai mengenal rupiah? Atau boleh jadi, ini cara Jokowi dalam mengeruk rupiah untuk biaya politik 2019? Angka 780 trilyun bukanlah angka main main, apalagi jika hanya dibagi untuk 5 orang?

Kemungkinan lainya, Jokowi ingin mengikuti jejak SBY. Pilpres 2009 SBY memilih Budiono sebagai Cawapres, diduga karena Budiono mampu menyulap dana Bail Out Bank Century 6,7 trilyun untuk biaya kampanye Pileg dan Pilpres 2009. Bukan tidak mungkin Jokowi mempersiapkan RJ Lino menjadi Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019, ada 780 trilyun di Pelindo. Sangat mungkin disinilah letak kesaktian RJ Lino.