Wacana Pilkada Dipilih DPRD dan Pengulangan Masa Orde Baru

Namun, tambah dosen yang biasa disapa Dr Rifqi itu, biaya politik yang dikeluarkan oleh para aktor politik selama proses tersebut belum tentu lebih murah dari skema Pilkada langsung.

Ia berkata, "Jangan lupakan juga, bahwa ongkos politik para politisi dalam mencapai kekuasaannya akan sepenuhnya ditanggung oleh rakyat dan negara, dengan berbagai bentuknya,".

Wacana Pilkada dipilih DPRD Hanya Aspirasi Kelompok

Dr Rifqi mengatakan, "Secara pribadi saya menilai bahwa wacana Pilkada oleh DPRD merupakan aspirasi kelompok yang saat ini berkuasa,".

Wacana Pilkada dipilih DPRD, imbuhnya, harus dilihat sebagai upaya dari kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang saat ini mendominasi parlemen untuk menguatkan dominasi dan hegemoninya. Tidak hanya di level pemerintah pusat, tetapi juga di level pemerintahan daerah. 

Dosen prodi Hukum itu berkata, "Karena wacana tersebut lebih didasari oleh aspirasi kekuasaan, maka kiranya tidak relevan untuk meletakkan wacana tersebut dalam diskursus keilmuan dan peradaban,".

Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan peran akademisi dan Non Government Organization (NGO) untuk mengajukan argumentasi tandingan guna menjaga kelurusan arah demokrasi yang coba dibajak oleh kelompok berkuasa.

Akankah Ada Orde Baru Part 2?

Ilustrasi: Unsplash

Menurut ketua Lembaga Kantor Bantuan Hukum (LKBH) Umsida itu, Pilkada dipilih DPRD atau secara langsung oleh rakyat tidak ada bedanya. 

Selama dilaksanakan sesuai prinsip Pemilu yang harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL), skema manapun akan merepresentasikan spirit negara hukum demokrasi. 

Namun, ujarnya, wacana Pilkada dipilih DPRD tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan KIM untuk mengkonsolidasikan kekuasaan politik di seluruh Indonesia di bawah kendalinya. 

"Berdasarkan latar belakang wacana tersebut, asumsi bahwa Pilkada dipilih DPRD akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru (Orba) bukan sesuatu yang mengada-ada," tegas dosen lulusan S3 Ilmu Hukum UM Surakarta itu.

Dengan koalisi dominan yang dimiliki oleh KIM, menurutnya, skema Pilkada dipilih DPRD akan menjadi alat paling efektif untuk mengontrol sirkulasi kekuasaan di daerah berada di tangannya.