Pakar Umsida Bedah Penggunaan Kata "Rakyat Jelata" oleh Jubir Kepresidenan

Juru bicara kantor komunikasi kepresidenan RI, Adita Irawati tengah menjadi perbincangan di media sosial. Ia habis dirujak netizen setelah menggunakan kata "rakyat jelata" dalam klarifikasi kasus Miftah Maulana yang menghina penjual es saat acara sholawatan.

Lihat juga: Menilik Kembali Fenomena Ujaran Kebencian Terhadap Jokowi Selama Menjabat

Pernyataan tersebut ia lontarkan saat sesi wawancara di salah satu stasiun TV. Saat itu, Adita mengatakan, "Kami dari pihak istana tentu menyesalkan kejadian ini (Miftah dan penjual es teh). Apalagi kalau kita lihat presiden kita, pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai momen, baik itu melalui pidato atau kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja itu terlihat sekali perhatian beliau kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata, dari berbagai statement dan juga ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat banyak,".

Sontak saja penggunaan kata "rakyat jelata" itu menjadi perbincangan hangat lantaran konotasinya yang negatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rakyat jelata berarti rakyat biasa (bukan bangsawan, bukan hartawan); orang kebanyakan.

Penggunaan Kata "Rakyat Jelata" Sah Saja, Asalkan...

Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Joko Susilo SHum MHum mengatakan bahwa kata rakyat jelata adalah salah satu kosa kata dalam bahasa indonesia, yang jika digunakan dalam konteks kalimat ketiga tidak akan menjadi masalah konotatif maupun denotatif. 

Dosen mata kuliah bahasa Indonesia tersebut mengatakan, "Tetapi jika dalam konteks kalimat kedua atau langsung, harus memperhitungkan etika berbahasa,".

Menanggapi video yang viral itu, dosen yang biasa disapa Joko itu berpendapat bahwa yang dikatakan oleh jubir kepresidenan bukan hal yang diskriminatif, tetapi konotasi yang bisa melahirkan jamak makna, tergantung konteks.

"Saya sendiri membaca kata rakyat jelata awal mula pada konteks lingkungan negara yang berbentuk kerajaan, bukan pada negara demokrasi," ujar dosen yang juga aktif di Dewan Kesenian Daerah Sidoarjo (Dakesda) itu.

Menurutnya, kata rakyat jelata bisa digunakan pada momen-momen tertentu, tergantung lingkungan. Pada negara kerajaan yang kekuasaan di tangan raja, penggunaan kata itu tidaklah masalah. 

Namun di NKRI, imbuh Joko, yang kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, penggunaan kata itu harus dipertimbangkan lagi, terlebih jika  digunakan oleh abdi negara kepada masyarakat.

Bagaimana Dampak Penggunaan Kata "Rakyat Jelata"?