"Maksud saya, negara jangan langsung lepas tangan hanya karena dikritik. Seperti kasus ini yang menurut saya negara lepas tangan soal pertambangan kepada ormas keagamaan. Nanti jika ada kesalahan, yang kena batunya adalah ormas itu sendiri," tutur Dr Tasi.
Ia sendiri sebagai warga Muhammadiyah tidak setuju dan tak rela jika Muhammadiyah disalahkan hanya karena pengelolaan tambang tersebut tidak benar. Sebenarnya itu wewenang negara.
Bagaimana agar pengelolaan tambang tidak merusak?
"Aturannya itu jangan dikelola ke ormas, tetapi pemerintah betul-betul turun tangan. Mungkin dengan investor atau apapun yang memang dia profesional. Itu harus ada kesepakatan pembagian seperti pajak yang bisa diberikan ke Pemda, jangan sampai ke perorangan," ucapnya.
Lihat juga: Simak 3 Kiat Mahasiswa Teknik Mesin Untuk Juarai Lomba KTI Nasional 2023
Dr Tasi juga khawatir dengan ormas yang diberi izin. Karena bagaimanapun juga, ormas itu terdapat satu nama yang diajukan sebagai direksi dan sejenisnya. Jadi ia menyarankan agar urusan ini tetap dikelola negara. Baru kemudian ada win-win solution, misal pajaknya disalurkan pemda kepada rakyat, lalu ormas juga diberi tambahan dana. Karena ormas bisa dijadikan sebagai pengawas, bukan pengelola.
Jika dikelola ormas, harus ada studi kelayakan
Studi kelayakan sangat penting dilakukan jika memang ormas ingin mengelola hasil bumi itu. Bahkan di negara-negara maju, mereka sangat berhati-hati untuk penambangan karena dampaknya ke lingkungan. Di negara tersebut, izinnya tidak semudah menggali wilayah yang potensial saja, tidak seperti di Indonesia. Apalagi jika tambang Indonesia dikuasai asing yang lebih mampu.
Dosen lulusan S3 ITS itu melanjutkan, "Harusnya syarat izin tambang diperketat dan dikelola oleh orang Indonesia saja. Pemerintah tidak memberikan kebijakan kepada para profesional, terlebih anak bangsa dan akademisi dari bidangnya,".
Keberadaan batu bara
Setelah ada kebijakan pemberhentian tambang batu bara, para ahli dan peneliti konversi energi dan material seperti Dr Tasi, membuat inovasi bahan bakar alternatif. Kebijakan izin tambang untuk ormas membuatnya berpikir bahwa pemerintah belum bisa membuat kebijakan dan saklek dan utuh.
Seharusnya, penambangan batu bara ini memang harus dihentikan, tidak boleh diutak-atik lagi. Atau tambang lain pun harus dikelola oleh orang yang ahli.
