Peran kontrol Muhammadiyah usai pemilu, ini penjelasan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu'ti MEd.
Hal itu disampaikannya dalam Kajian Ramadhan 1445 PWM Jatim yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Sabtu (16/3/24).
Menurut Mu'ti, Muhammadiyah harus berperan dan berikhtiar bagaimana agar pemimpin negara ini menjadi pemimpin yang amanah, yang memenuhi janji-janjinya, dan mereka akan menjadi pemimpin yang selamat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
"Inilah sikap positif yang harus kita bangun. Betapapun yang terpilih itu bukan orang yang kita kehendaki, kita pilih, tapi itulah realitas demokrasi, yang suka atau tidak suka, mau tidak mau itu akan terjadi. Dan itu akan menjadi The Rulling Group di negeri kita ini," ujarnya.
Peran Kontrol Muhammadiyah
Oleh karena itu, lanjut dia, lalu apa yang bisa kita lakukan, agar para pemimpin itu bisa tetap menjaga amanah dan menepati janji-janjinya. Dalam konteks ini paling tidak ada peran yang bisa kita lakukan. Pertama adalah peran kontrol. Harus ada yang mengontrol.
Nah, kontrol itu bisa dilakukan dalam tiga ranah. Pertama itu adalah kontrol politik, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik seperti DPR, partai politik, lembaga independen, dan masyarakat sipil. "Harus ada yang mengontrol itu," ucapnya.
Baca juga: 9 Tips Tetap Produktif Saat Puasa
Biasanya kalau orang itu dilantik, biasanya ada tradisi tentang 100 Hari Pertama. Biasanya memantau serius di 100 hari pertama. Harus ada kontrol politik.
"Sehingga tidak boleh DPR yang akan datang itu yang tsummun bukmun umyun itu. Bapak Ibu berhak menagih itu. Paling tidak bapak ibu yang ada di dapil bisa melakukan itu sebagai kontrol politik," paparnya.
Baca juga: Hasil Pemilu Masih Ramai Diperdebatkan, Hasan Nasbi Ajak Masyarakat Objektif
