Menakar Efektifitas Program Makan Siang Gratis

Oleh: Ninis  (Aktivis Muslimah Balikpapan)

Makan siang gratis menjadi progam andalan Prabowo-Gibran sejak awal pencalonan capres dan wapres. Sebab program tersebut dianggap sebagai program yang realistis dan praktis. Alhasil, setelah memenangkan pesta demokrasi mereka berjanji akan tetap merealisasikan program tersebut. Program yang ditujukan untuk ibu hamil, anak sekolah dalam rangka mengatasi stunting dan sebagai investasi SDM. 

Untuk menyukseskan progam tersebut, Wakil presiden terpilih 2024, Gibran Rakabuming Raka mengirimkan tim Prabowo-Gibran ke India. Pengiriman tim untuk mempelajari program makan siang gratis dari negara India. Menurutnya, India menjadi negara percontohan untuk program makan siang gratis. Dipilihnya India sebagai percontohan disinyalir karena kesamaan jumlah penduduk yang banyak dan kesamaan kultural. 

Indonesia diharapkan bisa belajar dan mencontoh India yang sejak tahun 1995 menjalankan progaram makan siang gratis. Selain itu, tim juga belajar bagaimana program itu berjalan tapi tidak memberatkan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema pembiayaannya didanai dari persentase belanja pemerintah pusat dan pemerintah bagian sebesar 60 banding 40. Di India pemerintah bermitra dengan organisasi nirlaba.

Makan siang gratis selain sebagai investasi SDM, pemerintah juga bercita-cita ingin lepas dari middle income trap. Seperti yang dilansir dari media kompas, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sumber daya manusia (SDM) yang unggul sangat penting untuk membawa Indonesia lepas dari middle income trap. 

Lantas, efektifkah program makan siang sebagai investasi SDM dan mampu melepaskan Indonesia dari middle income trap? 

Program Tidak Efektif

Makan Siang gratis bukanlah program yang baru, sebab mencontoh negara India dan beberapa negara lain yang lebih dulu menerapkan ini. Program tersebut digadang-gadang pemerintah sebagai solusi untuk atasi stunting dan meningkatkan kualitas SDM. Tapi nyatanya, program tersebut belum efektif di negara yang menjadi percontohan yakni India. 

Bahkan Ekonom dari Center of reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mencatat program makan siang gratis tak cukup ampuh mengatasi masalah gizi buruk di India. Dan menurut berbagai sumber dikatakan di India masalah gizi masih ditemui meskipun program ini sudah dijalankan.

Patut diketahui, tantangan program makan siang gratis di India adalah kualitas makanan yang diberikan masih rendah dan terbatas. Bahkan kontaminasi makanan di sana dapat menyebabkan kematian. India yang sudah bertahun-tahun menjalankan program ini pun terbukti belum mampu mengentaskan gizi buruk.

Terlebih, terselenggaranya program ini disinyalir membuka peluang terjadinya kasus korupsi. Artinya, program ini jauh panggang dari api, makin sulit mewujudkan target yang dimaksud karena dananya dikorupsi. Hal tersebut dibenarkan oleh ekonom dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, Ia mengatakan pelaksanaan program makan siang gratis di China hingga India rawan dikorupsi.

Jebakan Kapitalis

Secara garis besar, middle income trap adalah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, namun tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Istilah middle income trap sejatinya jebakan barat yang diperkenalkan oleh Bank Dunia sejak tahun 2006. Sejak itu bank dunia yang menetapkan standar pendapatan (income) suatu negara dan memberikan label negara maju atau berkembang.

Dalam hal ini ngara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) adalah sasaran hegemoni negara adidaya (Amerika). Mereka terus mengembangkan ekonomi kapitalis dan memasukkan konsep-konsep ideologinya. Indonesia hanya menjadi negara yang "membebek" pada arah pembangunan global yang digagas oleh negara-negara maju.

Pasalnya, Indonesia secara geopolitik lemah. Semua kebijakan ekonomi Indonesia dirancang mengikuti kebutuhan negara-negara ekonomi kuat, baik Cina, Amerika, maupun Uni Eropa. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki keberanian dan independen dalam menerapkan politik dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dikarenakan besarnya tekanan dari negara-negara maju.

Hal senada diungkapkan oleh ekonom senior INDEF Didin S. Damanhuri. Beliau mengatakan, Indonesia harus memiliki keberanian untuk menghindari middle income trap (jebakan negara berpendapatan menengah). Menurutnya, Indonesia memiliki waktu 23 tahun untuk terbebas dari middle income trap sesuai dengan visi 2045 sehingga harus melakukan reformasi ekonomi dan politik.

Posisi Indonesia di middle income trape bukan semata karena kualitas SDM yang rendah. Ada banyak faktor lain yang juga turut berperan, termasuk sistem ekonomi kapitalis yang serakah diterapkan di dunia Islam. Sistem tersebut yang menjadikan Indonesia terus berada dalam kondisi middle income trap dan dibuat susah lepas darinya. Atas nama bank dunia memaksa negara ketiga tunduk pada segala kebijakannya. 

SDM Berkualitas dan Negara Kuat

Bicara peningkatan kualitas SDM tak sekedar makan siang gratis. Dibutuhkan support sistem yang lain. Yakni sistem yang akan menjamin terwujudnya generasi berkualitas dan juga berkepribadian mulia. Sepanjang peradaban Islam selama 13 abad terbukti memiliki generasi yang kuat fisik dan mentalnya serta berkepribadian mulia. Profil generasi tersebut akan mudah terwujud dalam sistem Islam. 

Selain itu, Islam memandang pembangunan ekonomi akan berfokus pada manusia. Sebab, dengan bangkitnya SDM akan mampu melahirkan kemajuan ekonomi dan sekaligus menciptakan peradaban manusia yang mulia. Pembangunan ekonomi bangsa setidaknya memperhatikan tiga hal:

Pertama, negara akan benar-benar mengoptimalkan kekayaan alamnya demi kemaslahatan rakyatnya. Islam mengharamkan barang milik umum seperti SDA yang melimpah dikuasai swasta apalagi asing. Dari pos inilah pembiayaan pembangunan berasal, bukan dari utang.

Kedua, pembangunan berfokus pada kemaslahatan umat, bukan korporasi. Alhasil, pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, bandara dilakukan demi kemaslahatan umat. Begitupula pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit yang menjadi hak seluruh rakyat. 

Ketiga, individu dalam Islam adalah aktor utama dalam pembangunan. Untuk itu negara akan benar-benar memperhatikan pendidikan sehingga siap mencetak SDM yang memiliki kreativitas dan inovasi. Dengan berbekal keimanan dan ketakwaan, SDM yang lahir dari asuhan peradaban Islam akan berlomba-lomba menciptakan teknologi untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." (HR Ahmad). 

Ketiga hal tersebut yang nantinya akan membangun ekonomi bangsa. SDM tangguh berkualitas yang memiliki etos kerja dan siap memajukan bangsa. Selain itu, ia akan menjadi pribadi dengan akhlak yang baik dan menjaga kehormatan diri dan masyarakat.

Sejatinya Indonesia bisa terlepas dari middle income trap dan menjadi negara maju, bahkan terkuat dengan menerapkan sistem Islam. Yakni dengan mereformasi politik atau mengubah sistem politik demokrasi menjadi sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Sistem pemerintahan Islam akan mampu mengeluarkan Indonesia dari belenggu intervensi dan penjajahan negara-negara kapitalis. Wallahu A'lam.