3. Potensi Kecurangan dalam Penilaian Â
Sebelumnya, UN sering kali disertai dengan praktik kecurangan, seperti jual beli soal. Dengan penghapusan UN, ada kekhawatiran bahwa ketidakadilan dalam penilaian kemampuan siswa justru akan meningkat, karena standar penilaian yang berbeda-beda di setiap sekolah.
Perbandingan dengan Negara Lain di Asia Tenggara
Melihat praktik pendidikan di negara lain dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Beberapa negara di Asia Tenggara masih mempertahankan ujian nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan mereka:
1. Singapura
Singapura menggunakan ujian nasional seperti Primary School Leaving Examination (PSLE) untuk menilai hasil belajar siswa di tingkat dasar. Ujian ini dianggap penting untuk menjaga standar akademik dan memberikan data evaluasi bagi pemerintah serta sekolah. Meskipun menghasilkan lulusan berkualitas tinggi, sistem ini juga sering dikritik karena menyebabkan tekanan psikologis yang berat bagi siswa.
2. Malaysia Â
Malaysia menerapkan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk menilai kemampuan akademik siswa. Sistem ini digunakan untuk menentukan kelulusan dan memberikan akses ke jenjang pendidikan berikutnya. Sama seperti di Singapura, tekanan akibat ujian ini menjadi perhatian utama.
3. Thailand Â
Thailand menggunakan ujian nasional (O-NET) sebagai alat evaluasi hasil belajar siswa. Meskipun sistem ini membantu pemerintah memetakan kualitas pendidikan secara nasional, tekanan pada siswa tetap menjadi tantangan yang harus diatasi.
Dari perbandingan ini, terlihat bahwa ujian nasional memiliki kelebihan dalam menjaga standar pendidikan dan memberikan data evaluasi. Namun, tekanan psikologis yang ditimbulkan juga menjadi isu yang perlu diperhatikan.
 Penutup
Penghapusan Ujian Nasional di Indonesia adalah langkah berani yang membuka peluang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan holistik. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti menjaga standar pendidikan dan memastikan motivasi belajar siswa tetap tinggi.
Ke depan, penting bagi pemerintah, guru, dan orang tua untuk bekerja sama dalam mengembangkan metode penilaian yang adil dan efektif. Sistem evaluasi yang berbasis proses pembelajaran harus dirancang dengan baik agar mampu memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan siswa tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Selain itu, investasi dalam pelatihan guru dan pengembangan kurikulum juga diperlukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini.
Akhirnya, apakah penghapusan UN dapat menjamin kualitas pendidikan yang lebih baik? Jawabannya tergantung pada bagaimana semua pihak berkolaborasi untuk mengatasi tantangan yang ada. Yang pasti, pendidikan bukan hanya soal angka, tetapi juga bagaimana mencetak generasi yang tangguh, kreatif, dan berkarakter kuat. Jika hal ini tercapai, maka penghapusan UN akan menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi pendidikan di Indonesia.
