Terlebih Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat -singkatnya, 4-5 tahun.
Manfaat dari pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh masyarakat luas.Karena itu Kemenko Infrastruktur harus juga fokus pada efisiensi dan memberi dampak positif yang meluas. Jadi inilah yang harus ditata dengan baik.
 Jika kita melihat pada kementerian yang berada di bawah kordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bisa diartikan bahwa penunjukan AHY merupakan langkah awal Prabowo untuk memberantas korupsi.
Bukan rahasia lagi jika 5 kementerian di atas boleh dikatakan sebagai lahan basah, kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran sangat besar. Ibarat lahan subur yang menggiurkan untuk tumbuhnya bibit korupsi.
Kementerian ATR/BPN -adanya mafia tanah tidak mungkin bermain sendiri, selalu ada aparat yang terlibat dengan orang dalam.
Kementerian Pekerjaan umum -pembangunan jalan di berbagai wilayah, pada saat tender, permainan di bawah meja, kesepakatan besaran fee dari kontraktor mengakibatkan  hasil pembangunan yang kurang berkualitas. Pastinya karena anggaran sudah disunat duluan.Jalan cepat rusak, jembatan belum lama diresmikan sudah ambruk. Gegara korupsi.
Kementerian Transmigrasi.
Transmigrasi dihidupkan kembali di Pemerintahan Prabowo.
Alasannya, untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan wilayah Indonesia Timur.
Mendorong tercapainya ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan, menjadi solusi ketimpanganÂ
Liris terbaru, kementerian transmigrasi sudah siap memberangkatkan 121 KK ke Poso-Sulawesi Tengah.
