"Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan." kata Prabowo saat mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Minggu (20/10/2024)
Ada 5 kementerian teknis di bawah kordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu ;
1.Kementerian ATR/BPNÂ
2. Kementerian Pekerjaan umum (PU)
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
4. Kementerian Transmigrasi.
5. Kementerian Perhubungan.
AHY Ketum Partai Demokrat, tokoh muda yang piawai dalam menjalin kordinasi baik di kementerian ATR/BPN maupun dengan pimpinan kementerian/ lembaga negara yang lain.
Keberhasilannya menggebuk mafia tanah buktinya. Dan gerak cepatnya telah berhasil menerapkan sertifikat elektronik di kantor pertanahan hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Pencapaiannya diapresiasi oleh detikcom Award sebagai "TOKOH TRANSFORMASI DIGITAL DIBIDANG PERTANAHAN" (kamis 17/10/2024)
Kompasianer yang membaca tulisan saya,"Menebak AHY, Apakah Menempati Posisi Yang Sama?" mungkin ada yang masih ingat.
Ternyata tebakan saya meleset tapi sekaligus melesat, AHY melesat duduk di kursi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.Kemenko baru di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran 2024.
Kementerian ATR/BPN sekarang justru dibawah kordinasi nya.
Menarik sekali dijadikan bahan ngerumpi di sini. Tapi yang ringan -ringan saja ya.. Bicara politik ala emak-emak, dengan bahasa yang mudah dicerna, he he..
Ok, lanjut.
Tugas AHY adalah fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur yang sudah hampir rampung di berbagai wilayah.
 Memastikan Infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran.
Salah satunya adalah 'waduk'Â Â
Infrastruktur pertanian yang dimanfaatkan untuk irigasi di sekitar wilayah waduk tersebut. Di era Jokowi 61 bendungan yang dibangun, 53 bendungan sudah rampung.
Irigasi yang baik dan lancar tentu sangat penting untuk meningkatkan produksi pertanian.
Terlebih Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat -singkatnya, 4-5 tahun.
Manfaat dari pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh masyarakat luas.Karena itu Kemenko Infrastruktur harus juga fokus pada efisiensi dan memberi dampak positif yang meluas. Jadi inilah yang harus ditata dengan baik.
 Jika kita melihat pada kementerian yang berada di bawah kordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bisa diartikan bahwa penunjukan AHY merupakan langkah awal Prabowo untuk memberantas korupsi.
Bukan rahasia lagi jika 5 kementerian di atas boleh dikatakan sebagai lahan basah, kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran sangat besar. Ibarat lahan subur yang menggiurkan untuk tumbuhnya bibit korupsi.
Kementerian ATR/BPN -adanya mafia tanah tidak mungkin bermain sendiri, selalu ada aparat yang terlibat dengan orang dalam.
Kementerian Pekerjaan umum -pembangunan jalan di berbagai wilayah, pada saat tender, permainan di bawah meja, kesepakatan besaran fee dari kontraktor mengakibatkan  hasil pembangunan yang kurang berkualitas. Pastinya karena anggaran sudah disunat duluan.Jalan cepat rusak, jembatan belum lama diresmikan sudah ambruk. Gegara korupsi.
Kementerian Transmigrasi.
Transmigrasi dihidupkan kembali di Pemerintahan Prabowo.
Alasannya, untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan wilayah Indonesia Timur.
Mendorong tercapainya ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan, menjadi solusi ketimpanganÂ
Liris terbaru, kementerian transmigrasi sudah siap memberangkatkan 121 KK ke Poso-Sulawesi Tengah.
Bahkan untuk menarik minat masyarakat mau berangkat transmigrasi, pemerintah sedang mengkaji bonus rumah, lahan dan kemudahan mendapatkan alat pertanian dll.
Kementerian Perhubungan.
Kementerian ini paling banyak memakan anggaran negara, dalam hitungan trilliun.
Dirjen perhubungan darat, laut, udara, perkeretaapian.
--
Kompasianer, dengan melihat adanya anggaran negara yang sangat besar di 5 kementerian dibawah kordinasi Kemenko Infrastruktur dan pembangunan Kewilayahan itu.
JIka kemudian AHY ditunjuk sebagai Kemenko-nya, maka hanya ada satu alasan. Mencegah kebocoran anggaran.
Selaras dengan visi misi Prabowo dalam Asta Cita.
Kita tentu sangat berharap visi misi Presiden dapat diimplementasikan dengan baik oleh para menteri di Kabinet Merah Putih.
Harapan kita semua, semoga pemberantasan korupsi yang selalu digaungkan Prabowo dalam pembekalan para menteri Kabinet Merah Putih bukan sekedar omon-omon.Setuju?
Sekian.
Kalau kepanjangan ntar membosankan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
