Penafsiran Hukum oleh Hakim Sebagai Langkah Menuju Keadilan

Hukum yang akan di sajikan dalam sebuah  Undang - Undang di jadikan  acuan dalam penanganan kasus yang di hadapkan dengan kasus yang secara regulasi tampak tidak jelas yang memerlukan penafsiran hukum dalam istilah lain sering di sebut dengan  (legal interpretation) penafsiran hukum senantiasa harus disertakan dengan penalaran hukum (legal reasoning) agar dapat melakukan penafsiran secara utuh.

Dimana di negara yang menganut hukum tertulis yang salah pengaruh besar dari faham legisme yang memberikan pengaruh terhadap sistem hukum Civil law kemudian di adopsi oleh Negara Indonesia sampai saat ini hal ini menjadi persoalan tersendiri untuk melakukan penafsiran terhadap Undang- Undang yang kemudian hanya berkutat dalam catatan Hitam putih semata namun juga harus bersandar pada moril dan nilai keadilan di masyarakat.

Dalam sebuah penafsiran kepastian hukum menjadi penting yang termuat dalam Undang- Undang sebagai acuan dalam melakukan penafsiran, setelah kepastian perlu kiranya untuk bersandar pada keadilan yang ada di masyarakat dengan melihat nilai yang ada, kemudian yang ketiga adalah terkait kebenaran yang berakar dari moral sebagi acuan dalam melakukan penafsiran. Dari ketiga acuan, kepastian, keadilan dan kebenaran harus menjadi satu kesatuan dalam mengkombinasikan di saat melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang.  Dalam kata lain antara hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis harus mampu mengkombinasikan.

Selain itu hukum berlaku saat ini  ius constitutum juga harus menatap ke depan ius contituendum sebagai haluan dalam melakukan penafsiran memberikan keadilan.  Perlunya untuk memahami bahwa hakikat dari penafsiran adalah sebagai langkah untuk memahami teks yang terdapat dalam Undang-Undang. Berbicara teks yang terdapat sungguh sangat tidak jelas sehingga perlunya penafsiran yang lebih konkrit. Ada beberapa orang misalnya berpendapat bahwa teks itu sudah jelas maka secara tidak langsung dia telah melakukan penafsiran hukum itu sendiri.

Selain dari pada itu Undang- Undang yang memiliki keterbatasan menjadi kelemahan tersendiri, baik itu dari sisi muatan yang ada di dalamnya maupun waktu untuk mengikuti perubahan sosial yang ada di masyarakat. Karena muatan dan untuk mengikuti perkembangan yang ada di masyarkat maka perlunya penafsiran terhadap Undang- Undang tersebut. Dalam buku Penafsiran hukum di sebutkan terdapat beberapa penafsiran antara lain.

a. Interpratasi Substansif

Interpretasi substansif merupakan Penafsiran hukum yang langsung mengacu pada teks Undang-Undang terhadap perkara yang hadapkan. Dalam bahasa  lain, penafsiran substantif  perkara yang di hadapkan sudah jelas terdapat dalam Undang -Undang sehingga tidak perlu untuk menggali lebih jauh.

b. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan Penafsiran yang menggunakan bahasa ke seharian yang biasa di gunakan . Metode penafsiran ini melibatkan penafsiran secara etimologis dan terminologis dan merupakan bentuk paling sederhana dalam menafsirkan suatu teks.

c. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis merupakan Penafsiran yang keterkaitan antara Undang-Undang yang satu dengan Undang -Undang lain yang saling berhubungan. Dalam penafsiran ini Undang - Undang sebagai suatu sistem  kesatuan atau antara pasal yang ada dalam satu pasal dengan lainnnya memiliki keterkaitan dan juga dan the living law yang ada di masyarakat memiliki keterkaitan karena hukum sendiri bersumber dari masyarakat.

d. Interpretasi Historis

Interpretasi merupakan Penafsiran yang di lakukan oleh hakim dalam fakta sejarah, pergulatan dalam pembentukan hukum atau  Undang - Undang yang berlaku saat ini  adapun  Interpretasi historis dapat di bahas menjadi dua hal :

1) Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang

Interpretasi menurut sejarah undang-undang
(wetshistorisch) di mana penafsiran ini yang coba melihat secara tujuan terbentuknya suatu Undang- Undang dalam istilah hukum dengan sebutan legal drafting  yang di dalam muatan Akademik muatan landasan sosiologis melihat keadaan masyarakat dan landasan filosofis nilai kebijaksanaan.

2) Interpretasi menurut sejarah hukum

Interpretasi menurut sejarah dengan mengacu pada sejarah yang ada (rechtshistorisch) merupakan   dengan cara memahami segenap ajaran hukum yang ada di dunia karena antara hukum negara satu dengan negara lainnya saling keterkaitan, mulai dari kelahiran hukum  dan juga pelaksanaan hukum  dengan melihat sejarah perkembangan hukum yang ada akan melahirkan suatu yang memberikan keadilan terhadap masyarakat.

e. Interpretasi Teleologis

Interpretasi Teleologis merupakan  penafsiran yang berkiblat terhadap tujuan pembuatan Undang - Undang yang berpedoman terhadap keinginan yang di kehendaki oleh masyarakat.  Dimana kebanyakan penafsiran Undang - Undang yang hanya menggunakan kecemata teks yang tak memiliki tujuan dan ke inginan masyarakat . Keberadaan tujuan tidak bisa di hindarkan yang muatannya sangat luas yang senantiasa berkembang ke arah perubahan yang ada di masyarakat.

Hemat penulis dalam semua penafsiran memilki daya tarik sendiri dalam mencari hukum yang tepat dalam mencari keadilan,  karena melihat Undang Undang sifatnya yang terbatas yang tidak memuat kemungkinan yang akan terjadi di masyarakat, maka dari penafsiran oleh hakim dalam mencari keadilan sangat di perlukan demi terciptanya hukum yang berkeadilan.