Mohon tunggu...
Ulviatur Rahmah
Ulviatur Rahmah Mohon Tunggu... Lainnya - Ulviatur Rahmah Mahasiswi FISIP/Ilmu Politik Unsyiah

Ulviatur Rahmah Mahasiswi FISIP/Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

KPK Dikebiri, Negara Harus Bagaimana?

4 Juni 2020   14:07 Diperbarui: 4 Juni 2020   14:04 82
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Dengan demikian, pelimpahan wewenang kepada KPK secara Disentralization dan Regulation tentu dapat dijadikan solusi serta alternatif dalam memberantas tindak pelaku korupsi yang mana di setiap Daerah terdapat cabang dari KPK yang bisa mengawasi langsung kinerja pemerintah secara menyeluruh dan terfokus.

Dengan menggunakan sistem Disentralization dan Regulation terhadap Lembaga KPK, maka mengakhiri kasus korupsi tidak hanya menjadi angan-angan bagi masyarakat Indonesia. Adanya supremasi hukum serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat akan terpenuhi secara merata. Sejatinya, Tidak ada perbedaan dimata hukum, karena Indonesia bukan milik mayoritas atau minoritas tertentu. Indonesia adalah kita.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun