Karena faktanya, revisi undang - undang tersebut bukannya menguatkan KPK tetapi malah mengebiri kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kajian publik bersifat objektif terhadap RUU KPK, ditemukan banyak poin-poin kebijakan yang melemahkan KPK mulai dari substansi maupun proses perundangannya. Tercatat sekitar 26 Pasal yang mengandung permasalahan fundamental sehingga mengundang kontra di kalangan masyarakat.
Berlakunya substansi serta politik hukum yang bersifat tersirat secara jelas  mematahkan kekuatan dan ruang gerak KPK.
Penetapan keputusan yang dilakukan secara tertutup, minimnya partisipasi publik serta hanya sebagian kecil anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna tersebut dianggap absah dan memiliki kecacatan telak baik secara perumusan maupun etik sehingga terus menimbulkan kontra dan menggemparkan publik.
Seolah bersifat "bodo amat" Â dengan respon publik, Hasil dari Revisi Undang - Undang KPK selanjutnya diberikan ke Presiden untuk memperoleh legalitas melalui penandatanganan surat presiden (Surpres) mengenai Revisi UU No. 30 Tahun 2002 dan telah ditandatangani pula oleh kepala negara yaitu presiden Jokowi Dodo pada Rabu, 11 September 2019.
Keputusan presiden untuk menandatangani revisi tersebut semakin menimbulkan perdebatan dan keresahan di masyarakat. Sehingga menyebabkan kaum akademisi seperti mahasiswa menggelar aksi turun ke jalan untuk mengembalikan keadilan dengan menuntut presiden untuk menggunakan wewenang  prerogatifnya agar menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang - Undang (PERPPU) untuk mengembalikan kewenangan KPK.
Presiden dianggap telah berpihak pada ketidakbenaran dengan menandatangani keputusan Revisi Undang-Undang yang dikhawatirkan akan membuat koruptor merajalela dan leluasa dalam menghabiskan anggaran Negara.
Apabila bercermin dari Negara maju seperti Singapura, Tingkat jumlah koruptor dan tindakan korupsi sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan semakin menurunnya tingkat persentase kasus korupsi di Singapura. Di Singapura, penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara maupun pihak swasta ditangani oleh Lembaga Corrupt Practices Invertigation Bureau's (CPIB). Lembaga CPIB merupakan Lembaga pemberantas korupsi yang bersifat independen.
Pada tahun 1959, Wewenang CPIB diperkuat dengan lahirnya peraturan antikorupsi The Prevention Of Corruption Act yang membuat CPIB memiliki wewenang tambahan dalam melakukan investigasi serta penetapan hukuman lebih bagi koruptor. Kemudian tahun 1999, kedudukan CPIB diperkuat kembali dengan memberikan wewenang dan kebebasan penuh bagi CPIB untuk menyita aset serta menambah denda atau hukuman bagi tersangka koruptor.
Tak hanya memberikan wewenang pada CPIB, Pemerintah Singapura juga mengeluarkan aturan yang mengakibatkan para penjarah uang Negara atau koruptor dikenai hukuman penjara, denda bahkan eksekusi mati.
Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia menyandang peringkat dengan kasus korupsi ke 89 dari seluruh Negara di Dunia. Tingkatan korupsi yang besar serta revisi terhadap UU NO. 30 Tahun 2002 yang justru melemahkan KPK semakin meresahkan masyarakat. Lalu apa yang bisa dilakukan Negara untuk memberantas dan menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia?
Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh semua elemen termasuk masyarakat, pemerintah, aparatur negara maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU KPK selayaknya harus dipertimbangkan kembali yang mana kita tahu bahwa dalam UU No.30 tahun 2002 telah mencantumkan wewenang kepada KPK sehingga bisa memberantas korupsi dengan leluasa. Selain itu dalam hal ini, Pemerintah seharusnya bisa meninjau kembali UU lama KPK yang membahas mengenai kebebasan KPK yang belum sempat diimplementasikan.
Berdasarkan peraturan UU No. 30 tahun 2002, Lembaga Pemberantas Korupsi (KPK) seharusnya diberikan wewenang agar bersifat Disentralization dan Regulation yaitu merupakan pemberian wewenang untuk membuka cabang serta mengendalikan setiap dan mengawasi setiap pemerintah Wilayah atau Daerah. Karena seperti yang diketahui, Selama ini wewenang KPK hanya berpusat di Ibu Kota sehingga membuat kinerja KPK dalam mengawasi dan memberantas tindak korupsi di seluruh wilayah Indonesia tidak efektif.
